Presma UNISKI: OKI Mart Bukan Solusi Rakyat, Pemkab Diminta Fokus Perbaiki Infrastruktur
Kayuagung, RBO – Pra-peluncuran aplikasi belanja daring “OKI Mart” oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menuai kritik dari kalangan mahasiswa.
Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Ogan Komering Ilir (UNISKI), Rio Hakan Sukur, menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan cenderung mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya infrastruktur pasar tradisional.
Dalam pernyataannya usai menghadiri kegiatan sosialisasi OKI Mart di Mamami Café, Kayuagung, Minggu malam (8/6), Rio menegaskan bahwa digitalisasi memang penting, namun bukan berarti mengorbankan kebutuhan yang lebih mendesak.
“Boleh saja kita ingin menjadikan OKI lebih digital. Tapi kalau OKI Mart ini tidak mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), lalu untuk apa? Lebih baik anggaran daerah digunakan untuk memperbaiki fasilitas pasar tradisional yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Pasar tradisional di Kayuagung disebut Rio sebagai contoh nyata minimnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur yang sudah ada.
Menurutnya, penataan parkir yang semrawut menjadi bukti bahwa digitalisasi seharusnya dilakukan secara tepat guna, misalnya melalui penerapan sistem parkir elektronik (e-parking).
“Pasang e-parking, itu baru digitalisasi yang nyata. Ada teknologi, ada pendapatan. Bukan sekadar membuat aplikasi yang tidak jelas dampaknya,” tambahnya.
Lebih jauh, Rio juga mempertanyakan transparansi anggaran dan dasar hukum pengembangan OKI Mart. Ia menyebut, jika program ini benar diklaim mampu meningkatkan PAD, seharusnya dibarengi dengan kejelasan regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda), serta estimasi kontribusi nyata terhadap pendapatan.
“Kalau memang OKI Mart bisa menambah PAD, mana Perdanya? Dan berapa besar kontribusinya? Kita sedang hadapi defisit anggaran yang tidak wajar. Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek tim sukses,” tegas mahasiswa Hukum itu.
Di akhir pernyataannya, Presma UNISKI mengingatkan Bupati OKI untuk lebih selektif dalam menyetujui program pembangunan.
Ia menilai, slogan “OKI Maju, Makin Melaju” seharusnya dimaknai sebagai upaya untuk merawat dan menyempurnakan aset yang telah dimiliki, bukan justru membangun program baru yang tidak berbasis kebutuhan rakyat.
“Jangan hanya demi pencitraan digitalisasi, kita mengabaikan hal-hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (Nov)