Membongkar Dugaan Korupsi Ditubuh DPUPR Kab Bogor
0
0
BOGOR, RBO – Adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bogor kini mulai terkuak.
Terbongkarnya dugaan korupsi pada DInas PUPR tersebut terindikasi terjadi mark up anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Anggaran upah para pekerja Buruh Lapangan Tidak Terlatih (BLTT).
Diduga modus operandi yang digunakan dalam menjalankan aksinya para pihak yang terlibat melakukan manipulasi anggaran, seperti pada penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang seharusnya menggunakan jenis BBM non subsidi nyatanya yang digunakan jenis BBM bersubsidi.
Demikian juga untuk anggaran upah para pekerja Buruh Lapangan Tidak Terlatih (BLTT) dan upah para mandor, selain pemangkasan upah juga memanipulasi data fiktif dengan menambah jumlah tenaga pekerja.
Menurut informasi yang didapat dari sumber yang dipercaya mengatakan dugaan KKN pada Dinas PUPR ada peran seorang oknum mantan Pejabat Kepala Bidang (Kabid), dan beliaulah yang memberikan arahan supaya ditindaklanjut jelas sumber.
Sementara oknum eks pejabat Kabid saat dikonfirmasi pada Jum’at 11/7/2025 via pesan whastapp terkait peran beliau atas dugaan KKN di Dinas PUPR alih – alih mendapat klarifikasi diresponpun tidak, malahan oknum eks pejabat Kabid tersebut sepertinya telah memblokir nomor WhatsApp tim jurnalis media ini.
Untuk lebih meyakinkan pada Selasa 15/7/2025 team media ini mendatangi Dinas PUPR untuk mendapatkan klarifikasi dari eks pejabat kabid secara langsung sayangnya usahanya tetap nihil, penyebabnya yang bersangkutan tidak bisa ditemui dikarenakan lagi rapat ujar Oyip selaku Humasnya.
“Menurut keterang Oyip kalau yang bersangkutan lagi ada rapat untuk hari ini belum bisa ditemui. Dia menyarankan konfirmasinya bisa disampaikan melalui dirinya, supaya nanti pihaknya yang akan menyampaikan kepada mantan pejabat Kabid tersebut pintanya.
Patut disayangkan sampai berita ini ditayangkan belum ada tanggapan ataupun klarifikasi baik dari oknum mantan pejabat Kabid tersebut maupun dari pihak Dinas PUPR sendiri tegas sumber. (Tono)
