MAROS, RBO – Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin bersama empat Bupati lainnya menghadiri Grand Opening Mall Pelayanan Publik (MPP) yang digelar secara Virtual di plaza maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Jum’at (19/8/2022).
Kegiatan tersebut diikuti empat Kabupaten kota yakni, Bantaeng, Pinrang Kota Pare-Pare dan Kabupaten Maros, dan dihadiri langsung Plt Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Mahfud MD.
Dalam penyampaiannya, Plt Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Mahfud MD mengatakan, dengan diresmikannya keempat MPP hari ini, maka jumlah seluruh di Sulsel bertambah menjadi tujuh. Yakni, Kabupaten Bantaeng, Barru, Kepulauan Selayar, Pinrang, Maros, Kota Palopo dan Pare – pare.
“Peresmian keempat MPP sekaligus secara bersamaan ini, merupakan yang pertama kalinya dilakukan dan juga sebagai bentuk sinergitas antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Diharapkan Sinergi ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain agar lebih efisien dan kolaboratif,” kata Mahfud.
Peresmian bersama ini juga diikuti langsung secara virtual dari MPP Kabupaten Bantaeng, MPP Pinrang, dan MPP Kota Parepare yang didampingi oleh Asisten Deputi serta Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB.
Usai menyampaikan sambutannya, Plt kemenpan-RB meresmikan secara simbolis gedung MPP di empat Kabupaten kota, dilanjutkan penanda tanganan prasasti dan peninjauan Gedung MPP kabupaten Maros.
Ditempat yang sama, Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin menuturkan, Mall Pelayanan Publik Bantaeng saat ini telah bersinergi dengan berbagai lembaga vertikal yang ada di Bantaeng.
“Terbaru, yakni Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Pelayanan One Day Service tentang Permohonan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan yang telah memiliki stand di MPP dan bekerja sama dengan Disdukcapil dalam memberikan pelayanan,” ucap Ilham.
Tujuannya kata dia, tidak lain agar terjadi percepatan pelayanan kepada masyarakat Bantaeng. Kerja sama tersebut merupakan wujud kebersamaan dalam melakukan pelayanan ke masyarakat.
“Hari ini kita patut bersyukur MPP Bantaeng telah diresmikan oleh pak Menteri PanRB. Kedepannya kita akan terus melakukan upaya inovasi percepatan, kepastian dan kemudahan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat,” kata Ilham.
Dikesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani mengatakan, dengan diresmikannya empat mal pelayanan publik kabupaten dan kota pada hari ini menambah jumlah mal pelayanan publik yang telah diresmikan di Indonesia.
“Terima kasih kepada bapak Menteri, telah datang ke Sulsel dan meresmikan empat mal pelayanan publik. Inilah kebahagiaan kami sebagai bentuk pelayanan, kemudahan dan mendekatkan pelayanan masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, di Kabupaten Bantaeng juga dilangsungkan Peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dirangkaikan pameran sejumlah produk UMKM yang dilangsungkan di pelataran gedung MPP jalan Raya Lanto Bantaeng.
Peresmian MPP ini dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik KemenPANRB, Ajib Rakhmawanto dan didampingi oleh Wakil Bupati Bantaeng, H Sahabuddin dan Sekda Bantaeng, Abdu Wahab serta unsur Forkopimda dan kepala OPD.
Untuk diketahui, MPP di Kabupaten Bantaeng memberikan pelayanan pada Senin-Kamis di pukul 08.00-16.00 WITA dan Jumat pada pukul 08.00-16.00 WITA. MPP memberikan 103 jenis layanan dari 16 instansi.
Pemkab Bantaeng terus berupaya memberikan percepatan pelayanan dan kemudahan perizinan di MPP ini. Selain pelayanan One Day Service dari Pengadilan Negeri (PN), MPP Bantaeng juga sudah memberikan pelayanan keimigrasian, seperti pelayanan pembuatan paspor pada hari-hari tertentu.
Selain itu,Pemkab Bantaeng juga telah menanda tangani surat kerja sama keimigrasian dengan Kanwil Kemenkumham terkait stand pelayanan imigrasi di MPP Bantaeng beberapa pekan lalu.
Kerja sama tersebut diawali dengan penandatangan Nota Kesepakatan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Agus Winarto dengan Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin yang disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Liberti Sitinjak.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Liberti Sitinjak mengatakan, pembukaan kemitraan keimigrasian ini sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Ali)
