BANDUNG, RBO – Mahasiswa dan buruh se-Jawa Barat mengadakan diskusi komprehensif menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
Diskusi ini berlangsung dengan menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Ajad Sudrajat, Ketua Umum SBSI ’92 Jawa Barat; Dion Untung Wijaya, perwakilan KSPSI Jawa Barat; Pak Lucky dari Disnakertrans Jawa Barat; serta Kang Rafi, pakar tenaga kerja dan industri.
Diskusi ini membahas dinamika baru dalam hubungan industrial di Indonesia, khususnya menyangkut kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah pasca keputusan MK. Putusan MK memuat poin-poin penting yang berdampak langsung pada kondisi buruh, di antaranya:
1. Pengaturan Upah dan Perlindungan Buruh
MK menegaskan bahwa pengupahan harus melibatkan dewan pengupahan daerah untuk menjamin upah minimum yang layak. Selain itu, gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral guna melindungi pekerja di sektor strategis.
2. Pengaturan Ketenagakerjaan Fleksibel
Keputusan terkait outsourcing dan durasi kontrak kerja dinilai memberikan perlindungan lebih bagi pekerja. Namun, pengusaha mengkhawatirkan dampaknya terhadap fleksibilitas dalam mengelola tenaga kerja, yang bisa memengaruhi daya saing di pasar global.
3. Hak-Hak Kerja dan Waktu Istirahat
Beberapa pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja dinyatakan tidak sesuai dengan UUD 1945. Salah satunya, pekerja kini berhak atas waktu istirahat mingguan yang lebih jelas, yaitu dua hari untuk lima hari kerja dalam seminggu.
Serikat buruh menyambut baik putusan ini karena memperkuat perlindungan pekerja, terutama terkait penghidupan layak dan peningkatan upah minimum sektoral. Namun, mereka menuntut pengawasan ketat untuk memastikan implementasi keputusan ini di lapangan.
Di sisi lain, para pakar mengingatkan bahwa perubahan ini dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Mereka meminta kebijakan ketenagakerjaan tetap mempertimbangkan fleksibilitas bagi pengusaha.
Pemerintah, melalui perwakilan Disnakertrans, berjanji akan merumuskan regulasi baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja untuk mengakomodasi hak-hak buruh sekaligus kepentingan pengusaha.
Langkah ini dinilai sebagai peluang menciptakan regulasi yang lebih adil, meski memerlukan dialog intensif antara semua pihak terkait.
Kesimpulan Diskusi
Diskusi menyimpulkan bahwa putusan MK memberikan peluang memperbaiki sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Namun, realisasi perubahan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh untuk bekerja sama menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kelangsungan dunia usaha. (Herman)
