Kuasa Hukum Korban Kekerasan Seksual, Meminta Kejari Tangsel Kawal Kasus Hingga Akhir
TANGERANG, RBO – Kedatangan Tim Kuasa Hukum korban kasus pelecehan seksual yang menimpa anak perempuan berusia 3,5 tahun di harapkan menjadi atensi bagi Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Banten.
Kehadiran kuasa hukum korban di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan hari ini menyampaikan surat pengaduan/permohonan dengan tujuan supaya kasus yang sedang berjalan ini tidak berhenti sampai disini.
“Ini harus menjadi atensi Kajari Tangerang Selatan,” ujar Marsitta Boru Pangidoan, SH yang didampingi Lumita Sartika Aritonang, S.H da Retno Wahyuningsih, S.H dari Perlindungan, Pemberdayaan, Perempuan dan Anak Indonesia (PERDAYAPUAN INDONESIA) selaku Kuasa Hukum korban, Kamis (2/5/2024).
Sitta menjelaskan, perlu adanya pengawasan terhadap jaksa yang menangani perkara. Dan ada tindak lanjut atas laporan ini, supaya kedepan jika ada upaya hukum dari terdakwa. Jaksa bisa lebih serius menanganinya, karena keragu-raguan jaksa menuntut membuat kita bertanya-tanya.
“Apakah tuntutan ini dilakukan atas persetujuan pimpinan atau karena ada intervensi dari pihak lain. Mengingat keterangan jaksa tidak bersesuaian dengan jadwal persidangan yang di informasikan,” ujar Sitta.
Dalam persidangan tersebut, JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan 12 tahun subsider 6 bulan, ” tuntutan ini lebih ringan dibandingkan dengan Ketentuan Pasal 82 UU No.17 Tahun 2016 yang mengisyaratkan tuntutan maksimal 15 tahun penjara,” tandasnya.
Sitta menduga jaksa terkesan ingin menghindari atau menutup-nutupi sesuatu dari pihak korban dalam mengikuti jalannya persidangan.
Apalagi jaksa terkesan agak kurang peka dalam memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap anak korban selama persidangan berjalan.
“Karena penanganan perkara anak tidak bisa disamakan dengan penanganan perkara dewasa, dimana penekanan paling penting dalam proses persidangan kasus anak ialah kenyamanan dan anak merasa tidak di intimidasi oleh pihak manapun dalam memberikan keterangan di persidangan (Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak),” ujarnya.
Ditambahkan, itulah pentingnya mengapa dalam menangani perkara anak korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum (abh) seharusnya setiap Hakim, Jaksa dan pengacara yang bersidang harus bersertifikasi dan pernah mengikuti Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak.
“Tujuannya apa, agar kepentingan korban terutama anak korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum (abh) dapat diakomodir dengan baik sesuai dengan tujuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak itu dibuat yakni KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK.
Atas kejadian yang dialami dan dirasakan pihak kuasa hukum korban terkait perlakuan jaksa yang menangani kasus ini pihaknya telah melaporkan jaksa tersebut ke Jamwas, Komjak dan Kejari. Tujuannya agar ada pengawasan dan tindak lanjut atas kejadian ini supaya tidak berulang dan tidak tebang pilih dalam memberikan informasi kepada korban.
“Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya nasib korban jika ada kasus seperti ini dan tidak didampingi oleh penasehat hukum,” ungkapnya.
Informasi yang disampaikan kepada wartawan dari Kuasa Hukum korban, Kamis (2/5/2024) ini pihak terdakwa dan atau Kuasa Hukunya sedang menyampaikan pledoi di Pengadilan Negeri Tangerang. (Herman)
