Ketua PGRI Ciambar Beri Penjelasan atas Penyebutan Namanya dalam Isu SDN Kebonpeutey
0
0
CIAMBAR, RBO – Pemberitaan mengenai dugaan persoalan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Kebonpeutey, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, belakangan ini ramai diperbincangkan, baik di media maupun di tengah masyarakat.
Isu tersebut terus berkembang seiring munculnya berbagai informasi dan tanggapan dari sejumlah pihak. Dalam dinamika pemberitaan itu, nama Encep Ismail yang diketahui menjabat sebagai Ketua PGRI Kecamatan Ciambar ikut terseret dan disebut dalam beberapa informasi yang beredar.
Munculnya nama tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterkaitan dirinya dengan persoalan yang sedang menjadi sorotan tersebut.
Menanggapi hal itu, Encep Ismail memberikan klarifikasi kepada awak media. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan maupun kebijakan di sekolah yang sedang diberitakan tersebut.
“Saya memahami kalau informasi yang beredar itu bagian dari dinamika pemberitaan. Tapi perlu saya jelaskan bahwa saya bukan Kepala Sekolah di SDN yang dimaksud dalam berita tersebut,” ujar Encep Ismail saat dimintai keterangan.
Menurutnya, penyebutan namanya dalam beberapa pemberitaan kemungkinan muncul karena dirinya menjabat sebagai Ketua PGRI Kecamatan Ciambar, yang secara organisasi menaungi para guru di wilayah tersebut.
Ia menjelaskan bahwa posisi tersebut lebih bersifat sebagai wadah organisasi profesi bagi para guru, bukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi maupun keuangan sekolah.
“Sebagai pengurus organisasi profesi guru, tugas kami lebih kepada pembinaan, komunikasi, dan menjaga solidaritas di kalangan guru. Jadi bukan berada pada ranah pengelolaan sekolah,” jelasnya.
Ia mengatakan, sebagai pengurus organisasi profesi guru, dirinya memang mengikuti perkembangan berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan, termasuk yang terjadi di wilayah Ciambar.
Namun begitu, ia kembali menegaskan bahwa persoalan yang sedang diberitakan bukan berada dalam kewenangan langsung dirinya.
“Sebagai pengurus PGRI tentu kami mengikuti dinamika yang terjadi di dunia pendidikan. Tapi dalam pengelolaan di sekolah tersebut, saya tidak berada pada posisi yang punya kewenangan langsung,” tambahnya.
Ia juga berharap masyarakat bisa menyikapi berbagai informasi yang beredar dengan lebih bijak dan tidak langsung mengaitkan seseorang atau organisasi tanpa melihat konteks yang sebenarnya.
Menurutnya, setiap persoalan tentu perlu dilihat secara utuh dan melalui proses klarifikasi serta penelusuran fakta dari pihak-pihak yang berwenang, agar informasi yang berkembang di publik tetap proporsional dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya berharap persoalan ini bisa dilihat secara proporsional, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman atau stigma yang tidak perlu,” pungkasnya. (Amud)
