BOGOR, RBO – Besarnya penyaluran program pemerintah pusat dari APBN yang disalurkan kepada dinas PUPR untuk melaksakan perawatan jalan dan jembatan se-Kabupaten Bogor melalui UPT wilayah masing-masing. Salah satunya di Wilayah IV Ciampea Kab Bogor.
Naman sangat disayangkan, besarnya anggaran dari pemerintah untuk perawatan jalan wilayah IV Ciampea, tapi pada realisasinya tidak ada transparansi dan penggunaannya diduga tidak jelas.
Ketiak hendak mengkonfirmasi alokasi perawatan jalan dan jembatan, Bodan selaku ketua UPT Wilayah IV Ciampea dan sebagai Ketua Forum Paguyuban UPT se-Kab, Bogor seolah olah menghindar.
Bahkan, untuk kesekian kalinya insan pers hendak mengkonfirmasi kepala UPT Wilaya IV Ciampea, yang bersangkutan selalu mangkir dan menghidari awak media, kuat dugaan Bodan juga katanya jarang masuk kantor.
Tidak cukup disitu saja, karena ingin memperoleh informasi jelas, ketika tim awak media berusaha mendatangi kediaman Bondan, tapi disambut dengan gaya arogan, terkesan alergi didatangi kuli tinta.
Seakan-akan tidak mua dikonfirmasi terkait anggaran perawan jalan dan jembatan yang di golontorkan dari Dinasa PUPR Kab, Bogor melalui UPT Wilayah IV Ciampea.
Menangapi hal tersebut, Yayat selaku Humas (KPHAN) Komite Penyelamat Harta Aset Negara menegaskan, sikap Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV Bodan seolah-olah ada yang di sembunyikan dan diduga ingin memperkaya diri sendiri dari anggaran tersebut.
“Jika hal ini dibiarkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi oknum Kepla UPT Jalan dan jembatan Wilayah IV. Maka dari itu kami akan melaporkan tindakan oknum UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Salma tim).
