Kabupaten Bandung, RBO – Maraknya peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kabupaten Bandung semakin mengkhawatirkan. Rokok-rokok ini masih banyak ditemukan di warung-warung kecil, salah satunya di Kampung Spatahunan, RT 06/02, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah. Seorang pedagang yang mengaku bernama Tio, warga Ciamis, dengan leluasa menjual rokok tanpa cukai berbagai merek.
Keberadaan rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara dalam hal penerimaan cukai, tetapi juga menimbulkan masalah kesehatan dan sosial di masyarakat. Meski penegakan hukum telah dilakukan, nyatanya peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Bandung masih tinggi, terutama di kawasan perkampungan yang jauh dari pusat pengawasan.
Tio, yang merupakan salah satu penjual rokok ilegal, mengakui bahwa ia masih menjual rokok tanpa cukai karena tingginya permintaan dari konsumen yang tergiur dengan harga murah. “Banyak yang cari rokok murah, ya saya jual saja. Kalau harga lebih mahal, orang pasti nggak mau beli,” ungkapnya kepada tim media.
Namun, tindakan Tio dan penjual rokok ilegal lainnya jelas melanggar hukum. Selain itu, peredaran rokok tanpa cukai juga berpotensi memperburuk kualitas kesehatan masyarakat, mengingat produk tersebut seringkali diproduksi tanpa standar yang memadai.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Bandung. Meski telah ada upaya razia dan operasi penertiban, pelaku bisnis rokok ilegal masih bisa beroperasi dengan bebas. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Bea Cukai untuk memperkuat pengawasan serta melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih sadar akan dampak negatif dari membeli rokok ilegal. Selain merugikan negara, tindakan ini juga mendukung praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak kesehatan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap warung-warung yang masih menjual rokok tanpa cukai di Kabupaten Bandung. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, demi menjaga kesejahteraan dan kesehatan publik. (Herman)
