Kab Bogor Dapat Hibah Rp 2,8 Triliun dari Pemerintah Pusat -

Read Time:2 Minute, 6 Second

https://www.profitablecpmrate.com/ki4sf672yj?key=11d19e0ce7111b57c69b1b76cd2593c6

Bogor, RB.co.id – Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan mengikuti secara virtual melalui aplikasi zoom meeting agenda penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Dana TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Tahun 2020.

Dalam kesempatan tersebut sekaligus digelar Penyerahan Piagam Penghargaan dan Plakat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), acara berlangsung di Ruang VIP A, Gedung Tegar Beriman, Kamis (03/12/2020).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengarahkan, agar dana DIPA dan TKDD tahun 2021 digunakan untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi.

“Mari kita fokuskan anggaran itu untuk memaksimalkan penanganan Covid-19. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini bisa segera terkendali,” harap Gubernur.

Kang Emil berpesan kepada seluruh kepala daerah di Jabar untuk memperhatikan bantuan sosial bagi warga terdampak.

“Maksimalkan bantuan sosial kepada daerah yang tingkat ekonominya masih terkendala, karena bantuan sosial ini diberikan ketika adanya pengetatan kesehatan di beberapa daerah,” kata kang Emil.

Adapun penyerahan dana DIPA dan TKDD merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2021 yang telah disepakati DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia dan Pemerintah.

Untuk wilayah Provinsi Jabar, dana APBN Tahun 2021 telah dialokasikan melalui DIPA satuan kerja kementerian/lembaga adalah Rp51,1 Triliun dengan kegiatan tersebar di 27 Kabupaten/Kota se-Jabar. Sedangkan Kabupaten Bogor menerima sebesar Rp. 2,8 triliun dari Satuan Kerja (satker) Pemerintah pusat.

Sementara besaran Dana TKDD adalah Rp.68,7 Triliun dengan rincian antara lain dana transfer lingkup Pemda Provinsi Jabar sebesar Rp.16,4 Triliun dan dana transfer ke daerah lingkup Kabupaten/Kota sebesar Rp.52,0 Triliun yang salah satunya meliputi Dana Desa Rp5,6 triliun bagi 5.312 Desa se Jawa Barat.

Terkait pemulihan ekonomi di Jabar, Kang Emil mengatakan, akan memanfaatkan anggaran TKDD untuk mendorong sektor ketahanan pangan, pariwisata lokal, dan digitalisasi desa.

“Kita coba bantu digitalisasi desa untuk optimalisasi jual-beli di sektor UMKM dan manfaatkan juga potensi pariwisata lokal untuk pemulihan ekonomi. Ketahanan pangan juga penting sehingga nantinya pangan ini akan menjadi unggulan Jabar di pascapandemi Covid-19,” tutur Kang Emil.

Selain itu, ia pun mengapresiasi hasil opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang diterima seluruh 27 Kabupaten/Kota se-Jabar untuk pertama kalinya. Kang Emil mengingatkan bahwa raihan WTP ini adalah sebuah kedisiplinan yang harus terus dilakukan.

“Saya sangat bangga ini merupakan peristiwa bersejarah, pertama kalinya dalam sejarah seluruh pemda di Jabar mendapatkan opini WTP. Saya ingatkan WTP ini adalah kedisiplinan yang harus terus dilakukan,” tegas Kang Emil.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendapatkan penghargaan WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2015. (Tono)