Dugaan Monopoli Proyek di Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang jadi Sorotan
SUMEDANG, RBO – Kuat dugaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumedang, khususnya di Dinas Pertanian diduga sarat dengan praktek curang yakni prakek monopoli proyek yang dilakukan sekelompok kontraktor di kabupaten Sumedang.
Diduga praktek monopoli proyek ini terbaca melalui laman Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa sekretariat daerah kabupaten Sumedang, hasil pantauan RB.Online dari laman resmi LPSE kabupaten Sumedang, pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 terdapat sejumlah perusahaan CV yang mengerjaan empat paket pengadaan jasa rehablitasi Jalan Usaha Tani (JUT).
Walaupun sampai berita diberitakan belum penandatanganan kontrak tapi sudah diumumkan di LPSE sebagai pemenang tender.
Adapun CV.Bumbungan Jaya mendapat 4 paket dinas Pertanian antara lain
1.JUT Karya Mekar Desa Mekar Adih Kecamatan Jati Gede hasil Lelang Rp.359.938.400;00 dan harga penawaran sama CV.Tina Yuda, namun dikalahkan dengan pengalaman Kerja.
2. JUT Poktan Maju Mekar Desa Nagarawangi Kec.Rancakalong Rp.396.848.800;00.
3.JUT Poktan Tani Beringin Desa Tegalmanggung, Kecamatan Cimanggung Rp.439.611.200;00.
4.JUT Poktan Ganepa Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong RP.559.577.600;00 dalam dalam Tahun Anggaran 2022, dan 2 paket di dinas PUPTR diantaranya 1.Rehablitasi Jaringan Irigasi D.I. Bapa Antay Rp.439.952.000
Serta Perluasan SPAM JP. Pengembangan Jaringan Desa Cikurubuk Kecamatan Buah dua Rp.349.985.000;00, bahwa CV.Bumbungan Jaya mengerjakan hingga 6 paket tahun anggaran 2022.
Beberapa direktur CV yang dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya yang mengerjakan sejumlah proyek proyek tersebut. Namun demikian, ada yang mengaku bahwa bahwa perusahannya dipinjamkan kepada orang lain.
Terpisah, kepala ULP Setda Kabupaten Sumedang Andri yang dikonfirmasi diruang kerjanya Senin (05/09/2022) mengatakan, bahwa dirinya membantah adanya persekongkolan dan monopoli yang dimaksud adalah pelaksanaan tender yang tidak sehat.
Andri mengatakan, dalam praktiknya, ada pengaturan pemenang tender sehingga pihak yang mendapat kesempatan menjadi rekanan pengadaan barang dan jasa hanya itu-itu saja.
“Padahal seharusnya, semua pihak bersaing dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Andri.
Dia menjelaskan, sebagaimana yang diberitakan RB.Online sebelumnya, salah satu CV yang memenangkan tender di Dinas Pertanian, setiap rekanan atau Perusahaan bisa mendapat 5 paket pekejaan dan kalaupun itu menang sah-sah saja dan telah memenuhi persyarakat, rekanan tersebut memang dalam penawaran pengalaman kerja hanya satu sekitar Rp.4 Milyar lebih.
“Setau saya CV.Bumbungan Jaya memenangkan tender di Dinas Pertanian dan Paket di PUPTR bidang SDA dan pengalaman kerja bisa dipake 4 terakhir dan 1 tahun terakhir,” ucap Andri.
Dia menjelaskan, setiap paket pakerjaan tenaga Ahli ada 2 yaitu tenanga Ahli K3 dan tenaga teknis dan ini bisa dibuktikan dengan sertifikat. Cek Fisik kelengkapan peralatan kita tidak bisa cek, peralatan harus bisa dibuktikan dengan bukti kepemilikan ataupun peralatan sewa menewa yang paling utama bisa membuktikan kepemilikan.
“Ketika Evaluasi dalam satu paket pekerjaan diketemukan sama harga penawaran, maka yang kita pergunakan pengalaman kerja, seperti JUT Tanjung sari ,maka yang kita ambil adalah pemenang kerja,” ujarnya.
Ketika RB.Online menyambangi Kantor ASKDAI dan bertemu beberapa penyedia mengatatakan, memberikan informasi terkait semua proyek pengadaan barang jasa yang dilakukan di tingkat pemerintah daerah untuk diawasi pada umumnya APH serta LSM,ataupun PERS untuk tetap memantau paket pekerjaan tersebut.
“Kami memberikan otoritas penuh untuk membangun komunikasi yang ada,Intinya jangan ada monopoli, semua harus sesuai aturan mekanisme yang ada menyangkut tarif dan lainnya,” ungkapnya.
Ade Patra ketika dimintai RB.Online mengatakan, pengumuman hasil lelang paket pekerjaan di Dinas Pertanian mengaku tidak puas, makanya ia melalukan sanggah.
Sebagaimana hasil pengumuman di LPSE Kabupaten Sumedang C.V.Bumbungan Jaya 4 Paket pekerjaan di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2 paket.
“Kami minta aparat Hukum Kepolisian dan Kejaksaan serta LSM dan Media untuk memantau paket pekerjaan di Dinas Pertanian,” pungkasnya. (Riks).
