Bandung, RBO – Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, M. Ade Afriandi, memberikan apresiasi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Masyarakat Pemantau Korupsi Republik Indonesia (LSM KOMPAS RI) dalam audiensi yang digelar di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada kamis, (13 juni 2024).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LSM KOMPAS RI, Fernando Sianturi, bersama Wakil Ketua Umum Joel Simamora, Sekjen Hilman Mustopa, dan beberapa perwakilan bidang serta anggota, menyampaikan aspirasi masyarakat serta menanyakan mengenai regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, khususnya pada jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh DPP LSM KOMPAS RI, mereka menyoroti masih adanya ruang bagi oknum panitia PPDB 2024 maupun calo untuk memanipulasi data pada jalur KETM.
Menanggapi hal tersebut, Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, M. Ade Afriandi melalui Plt . Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Deden Saepul Hidayat, S.Pd, M.Pd, menjelaskan bahwa dalam PPDB tahun 2024, jalur afirmasi KETM sudah diatur secara teknis dalam Pergub No. 9 tahun 2024, di mana prioritas diberikan kepada keluarga tidak mampu dan miskin ekstrem yang sudah terdata pada DTKS dan P3KE.
“Regulasi PPDB tahun 2024 sesuai Pergub No 9 tahun 2024, dimana pemerintah memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu ekstrim, walau masih ada tantangan yang perlu dievaluasi, terutama terkait dengan kelompok miskin spontan seperti korban bencana,” katanya.
Lanjutnya lagi, pada tahun 2024 kuota ekstrim di Jawa Barat sebanyak 12.803, data yang diambil dari P3KE tersebar di 27 kabupaten/kota. “Dari 12 ribu calon peserta didik yang mendaftar sebanyak 3.320 di tingkat SMA, SMK dan SLB Negeri,” ucapnya.
Audiensi ini merupakan langkah positif dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam proses PPDB, sekaligus menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan pendidikan di Jawa Barat.
Deden Saepul Hidayat, menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna menyempurnakan pelaksanaan PPDB di masa mendatang.
Ketua Umum LSM KOMPAS RI, Fernando Sianturi mengharapkan pada pelakasaan PPDB tahun 2024 pada kuota KETM perlu pengawasan para pihak.
“Kami dari DPP LSM KOMPAS RI mendukung program pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan di negeri ini, juga mengapresiasi pemerintah dalam penuntasan Wajardikdas 12 tahun pada pendidikan kita. Namun, perlu adanya evaluasi dan perivikasi data serta pengawsan para pihak agar program tersebut tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain itu, pendataan KETM yang diserap dari DTKS dan P3KE perlu adanya kolaborasi antara Disdik Jabar dengan Disdukcapil guna untuk mencegah adanya dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan domisili calon peserta didik.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat seharusnya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna melakukan verifikasi dan validasi bersama dengan pihak sekolah asal guna memastikan kesesuaian dokumen kependudukan calon peserta didik,” katanya.
Masih menurut Fernando, dinas pendidikan harus bisa memastikan penyaluran data seluruh calon peserta didik dari KETM sesuai dengan sasaran khususnya bagi KETM Ekstrim.
Dari hasil investigasi DPP LSM KOMPAS-RI, pemetaan KETM Ekstrim pada PPDB tahun 2024 masih kurang efektif. Terlihat di SMAN Rancakalong PPDB tahun 2024 menerima kuota Ekstrim sebanyak 31 orang, namun yang mendaftar hanya 2 orang.
“Di SMAN Rancakalong kuota yang diberikan Disdik Jabar sebanyak 31 orang namun yang mendaftar hanya 2 orang. Artinya 29 calon peserta didik baru tidak berminat pada sekolah yang ditunjuk pemerintah, karena jarak dari tempat tinggal jauh kesekolah tersebut. Selain itu, juga kami temukan adanya siswa KETM Ekstrim yang sudah tidak melanjutkan pendidikan dijenjang SLTP namun masuk dalam kuota ekstrim,” tutupnya. (Tim)
