Diduga Lecehkan Profesi Jurnalis, Sikap Sekdis DLH Kab Bogor Jadi Sorotan
0
0
BOGOR, RBO — Polemik dugaan mangkraknya pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor kini memasuki babak baru.
Setelah berbagai media nasional menyoroti kasus ini, muncul reaksi tak pantas dari Sekretaris Dinas DLH Kabupaten Bogor, Dede Armansyah, yang justru menanggapi pertanyaan jurnalis dengan emoji tertawa seolah melecehkan, tanpa upaya klarifikasi yang baik layaknya seorang pejabat publik pada pemberitaan.
Sikap tersebut memicu kritik keras dari berbagai pihak, salah satunya datang dari praktisi hukum, Andi Faisal, SH., MH., yang menilai tindakan pejabat publik itu sebagai bentuk penghinaan terhadap etika pemerintahan dan kebebasan pers.
“Tindakan meledek jurnalis yang sedang melakukan klarifikasi resmi adalah bentuk pelecehan terhadap kerja jurnalistik dan etika publik.
Pejabat publik seharusnya menjawab dengan argumen, bukan dengan emoji tawa,” ujar Andi Faisal dengan nada tegas saat dimintai tanggapan oleh harianesia.com.
Andi menambahkan, perilaku seperti itu mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab moral pejabat publik.
“Jika benar ada dugaan pajak kendaraan dinas yang tidak dibayar bertahun-tahun, lalu pejabatnya justru menertawakan pertanyaan media, itu menunjukkan mentalitas arogan dan tidak transparan.
Hal ini bisa memperburuk citra Pemerintah Kabupaten Bogor di mata publik,” tegasnya.
Sebelumnya, berbagai media telah memberitakan dugaan bahwa pajak mobil dinas DLH Kabupaten Bogor menunggak selama bertahun-tahun.
Dalam klarifikasi yang dikirim melalui pesan WhatsApp, menanyakan maksud di balik respons sang pejabat yang menggunakan emoji tawa berulang kali.
Namun, alih-alih memberi klarifikasi resmi, Dede Armansyah kembali membalas dengan emoji yang sama.
Tindakan ini dianggap tidak profesional dan mencederai prinsip keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Andi Faisal menilai bahwa pejabat publik wajib menjaga komunikasi resmi dengan masyarakat dan media.
“Setiap pejabat publik, apalagi di instansi pemerintah, terikat oleh kewajiban untuk memberikan informasi dengan sopan dan beretika.
Menanggapi media dengan emoji tawa dalam isu serius seperti pajak kendaraan dinas bisa dikategorikan sebagai tindakan tidak patut dan tidak etis,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar Inspektorat Kabupaten Bogor maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera menindaklanjuti sikap tersebut.
“Perlu ada pembinaan, bahkan evaluasi jabatan bila perlu.
Karena kalau pola komunikasi seperti ini dibiarkan, akan terbentuk preseden buruk di kalangan ASN lainnya,” tutur Andi.
Publik kini menunggu langkah resmi dari pihak DLH Kabupaten Bogor apakah akan ada klarifikasi terbuka, atau justru memilih diam dalam gelombang kritik yang kian meluas. (Tono)
