CBA Sarankan KPK Telisik Proyek Sekwan DPRD dan Disdik Kab Bogor
BOGOR, RB.Online – Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menelisik beberapa proyek di Sekertaris Dewan (Sekwan) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang dinilai bermasalah.
Menurutnya, pasca terjaringnya
Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penetapan tersangka terhadap Bupati Ade Yasin bersama 3 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta auditor BPK Jabar membuka bobrok tata kelola anggaran di Kabupaten Bogor.
“Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai 6 kali berturut-turut dan selalu dibanggakan Ade Yasin patut dipertanyakan kebenarannya,” tegas Jajang dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (29/4/2022).
Jajang berharap pasca adanya OTT dan penetapan tersangka, KPK benar-benar serius melakukan penyelidikan atas pengelolaan anggaran Kabupaten Bogor selama kepemimpinan Ade Yasin.
Karena dari pucuk pimpinan saja sudah terbukti bermasalah dan patut diduga praktik dugaan korupsi terjadi secara berjamaah, masif, dan terstruktur.
Jajang menyebut, CBA menemukan banyak dugaan penyimpangan terkait proyek-proyek Kabupaten Bogor, sebagai contoh pada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022.
“Dari total 416 pengadaan yang tercatat semuanya menggunakan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Bahkan ada 39 proyek dengan pagu di atas Rp200 juta menggunakan metode pengadaan langsung hal ini jelas melanggar aturan,” ungkap Jajang.
Selain temuan pada Sekretaris Dewan, lanjutnya, sejumlah proyek pada satuan kerja lainnya juga ditemukan banyak masalah. Sebagai contoh di tahun anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan ada 4 proyek mencurigakan, yakni:
1. Proyek rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Kalong Jayamarni, menghabiskan anggaran Rp536.342.600.
2. Proyek rehabilitasi Ruang Kelas SDN Angsana 01 Kec. Leuwiliang, menghabiskan anggaran Rp334.262.978.
3. Proyek rehabilitasi habilitasi ruang kelas bertingkat SDN Ciangger 03 Kec. Cigudeg menghabiskan anggaran Rp497.045.000.
4. Proyek ruang kelas SD Negeri Kalong 03, menghabiskan anggaran Rp533.912.576.
“Empat proyek Dinas Pendidikan di atas, janggal karena selalu dimenangkan oleh satu perusahaan yang sama berinisial (NCM),” ungkapnya.
Ia menerangkan, berdasarkan penelusuran CBA, perusahaan NCM juga memenangkan proyek Pemkab Kabupaten Bogor lainnya di tahun 2020, yakni proyek peningkatan jalan kota Batu/Bts. Kota Bogor – Ciapus yang menghabiskan anggaran Rp1.162.763.363 pada Dinas PUPR.
“Bahkan di tahun anggaran 2022 perusahaan NCM dipastikan memenangkan tender lainnya yakni proyek peningkatan jalan Kemang – Kalisuren Kecamatan Tajurhalang dengan pagu Rp 5,5 miliar pada Dinas PUPR karena hanya satu perusahaan yakni NCM yang mengajukan tawaran harga,” terang Jajang.
“Diduga kuat NCM merupakan salah satu perusahaan favorit Pemkab Bogor karena selalu memenangkan tender,” sambungnya.
Berdasarkan catatan di atas, CBA meminta KPK untuk turut memeriksa 39 proyek bermasalah pada Sekretariat DPRD, dan 6 proyek yang selalu dimenangkan perusahaan yang sama pada dinas pendidikan dan PUPR. Panggil dan periksa pejaba terkait untuk dimintai keterangan. (Asep Didi)
