Bupati Sumedang bersama Sekda Audiensi dengan BNPB, Kemensos dan Kementerian PUPR
SUMEDANG, RB.Online – Upaya percepatan penyelesaian permasalahan relokasi rumah korban longsor di awal tahun dan pembangunan infrastruktur pasca bencana korban longsor di Cimanggung terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didampingi Sekda H.Herman Suryatman bersama SKPD terkait melakukan audensi maraton dengan BNPB, Kementerian Sosial RI dan Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis (26/08/2021).
Bupati Sumedang beserta rombongan menemui langsung Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurnia, Sekretaris Jenderal Kemensos RI Hartono Laras, Dirjen penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Bupati Sumedang langsung menyampaikan, terkait relokasi rumah secara permanen, dimana sebelumnya Pemkab Sumedang sudah mengajukan ke Kementerian PUPR dan sudah difollow up melalui Direktorat Jenderal Perumahan.
Saat ini, kata Bupati, Kementerian PU hanya mengalokasikan pembangunan 10 unit rumah dari yang diusulkan, Pemkab Sumedang mengusulkan 40 unit rumah untuk relokasi korban longsor,Pemda meminta BNPB, Kemensos RI dan Kementerian PU dapat memenuhi kekurangan alokasi relokasi rumah korban longsor tersebut.
“Setelah cek dan ricek ada 40 rumah yang sudah siap direlokasi yaitu 20 dari SBG, 10 dari perumahan Pondok Daud dan 10 dari masyarakat,kaitan relokasi, sebetulnya sudah lama kami ajukan ke Kementerian PU,dan Kementerian PU hanya menyediakan 10 unit rumah untuk relokasi,” ujarnya.
Bupati Sumedang Dony mengatakan, pembangunan untuk relokasi rumah warga awalnya akan dibangun di atas tanah milik perumahan SBG. Namun karena kapasitasnya hanya cukup untuk 30 rumah, maka pemda menyiapkan alternatif kedua berupa lahan milik pemda di Cinanjung Kecamatan Tanjungsari.
“Lahan milik SBG untuk relokasi hanya cukup untuk 30 rumah. Untuk itu, kami sudah siapkan alternatif yang kedua di desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari dengan luas tanah kurang lebih setengah hektar,” terangnya.
Melihat urgensi permasalahan tersebut, dari hasil pertemuan itu, Kementerian PUPR, BNPB dan Kemensos RI sesegera mungkin akan membantu menuntaskan apa yang menjadi keinginan pemkab Sumedang terhadap penyelesaian relokasi dampak longsor Cimanggung.
Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurnia mengatakan, pihaknya bersedia membantu penyelesaian relokasi dampak longsor Cimanggung dengan memberikan bantuan stimulan ataupun membuat rencana aksi rehabilitasi rekontruksi lahan.
“Kalau ada bencana kami lihat tiga kriteria, mulai dari rusak berat, sedang dan ringan. Masing-masing ini dibantu stimulan saja. Tetapi jika konteksnya jangka panjang, ini adalah bagian dari rehabilitasi rekontruksi sehingga harus ada perencanaan matang,” ujar Lilik.
Senada dengan Sekretaris Umum BNPB, Dirjen penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama secara terpisah di ruang kerjanya juga menyampaikan hal serupa terhadap upaya penyelesaian permasalahan tersebut.
Ia mengatakan, Kemensos RI akan coba membantu mengembangkan dari segi penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengembalikan mata pencahariannya.
“Setiap masalah diatur salah satu indikator berfungsinya seseorang itu dari sisi kemampuan ekonominya. Kami akan mencoba kembangkan, membimbing dan mengarahkan korban agar ada penguatan ekonomi, karena korban longsor ini terganggu juga mata pencahariannya,” pungkasnya. (Riks).
