Bupati Bantaeng: TPP akan Ditunda bagi ASN yang belum Divaksin

BANTAENG, RB.Online – Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar rapat koordinasi bersama OPD dan Unsur Forkopimda di Balai Kartini jalan kartini Bantaeng, Rabu (8/12/2021).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin membahas terkait sejumlah langkah Pemkab Bantaeng hingga akhir tahun mempersiapkan langkah untuk awal tahun 2022.

Bupati Bantaeng DR Ilhamsyah Azikin dalam pemaparannya menyampaikan tiga instruksi untuk dilaksanakan oleh Pimpinan kewilayahan yakni, Tata Kelola penggunaan Anggaran Daerah, Tata Kelola Pimpinan Kewilayahan Desa/ Kelurahan dan Kepastian perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya Covid-19. Serta mengantisipasi perubahan Cuaca ekstrim.

Instruksi terkait tata kelola penggunaan anggaran daerah, Bupati meminta semua pekerjaanyang menggunakan anggaran APBD II tahun 2021 yang mengalami keterlambatan agar diselesaikan.

“Saya juga meminta kepada semua pimpinan kewilayahan mulai desa dan kelurahan untuk memberikan kepastian perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya Covid-19. termasuk juga mengantisipasi terjadinya perubahan cuaca ekstrem,” ucap Bupati.

Ditegaskan, dalam menghadapi perubahan Cuaca pada musim hujan ini, Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Bantaeng untuk melakukan upaya antisipasi dan taktis terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu terjadi.

“Saya pribadi dan juga pemerintah Bantaeng menyampaikan rterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepeduliannya membantu dengan melakukan kerja bakti membersihkan drainase dan juga sampah-sampah dalam wilayah yang rawan banjir,” ucap Ilham.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng saat ini Fokus pada penangan Bencana banjir dan juga langkah antisipasi pencegahan penyebaran klaster baru Covid-19 dengan melakukan Vaksinasi baik dikalanga pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu Langkah antisipasi mencegah penyebaran klaster baru C-19 yakni,melakukan Vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau herd Imunity.

“Maka dari itu diimbau kepada seluruh masyarakat agar melakukan Vaksinasi dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh atau herd Imunity,” tegas Bupati.

Selain itu, Vaksinasi ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam memenuhi capaian target kuota Vaksinasi Covid-19 dan mengajak semua pihak untuk menyelesaikan vaksinasi hingga akhir tahun 2021 ini.

Disebutkan, berdasarkan data sampai saat ini masih ada beberapa desa dan kelurahan yang belum maksimal melakukan vaksinasi.

“Saya tegaskan kepada semua kepala desa juga kelurahan agar mengajak warganya melakukan vaksinasi minimal tujuh orang perdusun setiap hari,” tutur Bupati.

Hal ini bertujuan untuk mencapai target herd imunity sekaligus mendukung Progran pemetintah terkait Vaksin C-19, “Sekali lagi ini bukan soal persentase jumlah vaksinasi,melainkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat ,” jelas dia.

Lantaran itu, Bupati mengajak semua pihak agar terus melakukan sosialisasi dan juga vaksinasi, sebab vaksinasi ini erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah.

“Lebih baik mandi keringat untuk divaksin dari pada kita tidak bisa melakukan apa-apa,” ungkap Bupati.

Sebab semua kegiatan juga aktifitas akan dibatasi jika kita tidak mampu menekan persentase angka pandemi Covid-19, hal ini akan berdampak pada perputaran ekonomi.

“Kita tidak ingin lagi perputaran ekonomi kembali tersrndat di tahun 2022 mendatang karena Covid-19,” harap dia.

Bukan hanya masyarakat sipil, tapi Vaksinasi ini juga akan diberlakukan bagi ASN dan itu wajib, terutama bagi mereka yang bersyarat vaksin harus menjalani. Sebab Pemerintah akan menunda pembayaran TPPnya bagi ASN yang tidak melakukan vaksin tahun ini.

“Saya telah meminta kepada Kaban BPPKAD untuk menunda pembayaran TPPnya bagi ASN yang belum melakukan vaksin,” tegas Bupati Alumni STPDN yang juga ketua IKATPK Sulsel ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantaeng, H Sahabuddin menyebutkan beberapa hal yang harus diselesaikan hingga akhir 2021 ini. Salah satunya adalah masalah sengketa Pilkades yang masih berefek di masyarakat.

“Ini masih ada konflik di masyarakat. Ini harus segera selesai, agar tidak ada lagi konflik yang bisa melebar di masyarakat,” tandasnya. (Ali)