Bau Busuk Aroma Pungli Program BPNT di Desa Loa Bandung

BANDUNG, RB.Online – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk sekian kalinya terus menuai polemik yaitu dugaan adanya kesimpangsiuran dalam pendistribusian.

Salah satunya, yang terjadi di Desa Loa, kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dimana keuntungan atau margin untuk pengelola agen e-Warong diduga disunat oleh oknum ASN setingkat Camat dan Kasi Sosbud.

Meski sudah sering kali praktek kotor itu, ironisnya terkesan adanya pembiaran atau tidak ada teguran dan tutup mata dari pihak-pihak yang berkompeten, baik dari pihak TKSK, tikor kecamatan, maupun tenaga pelaksana bansos tingkat desa.

Hasil penulusuran Reformasi Bangsa, banyak ditemukan penyimpangan, seperti penebusan sembako hingga pengkolektipan KKS. Seperti keterangan Ipah pengelola agen e-Warong KUBE PKH.

“Benar adanya pengondisian kartu yang dilakukan oleh ketua RW masing masing wilayah, dengan alasan untuk mencegah kerumunan, maka dilakukannya pengkolektifan. Jadi yang melakukan transaksi di e-Warongnya ketua RW nya masing masing,” jelas Ipah.

Dia melanjutkan, setelah transaksi berhasil ketua RW esok harinya langsung mengantarkan sembako yang sudah disiapkan di e-Warung ke rumah KPM agar KPM tidak perlu repot untuk jauh datang ke lokasi.

“Namun dibebankan uang penebusan penganti bensin besarannya pariatif antara Rp 5.000 sampai Rp 15.000 per KPM, tergantung jarak yang ditempuh,” ungkapnya.

Ditambahkan Ipah pemilik agen e warung Mandiri. Dia hanya melayani kurang lebih 450 KPM yang melakukan transaksi kebanyakan dikolektif oleh ketua RW masing masing.

“Soal biaya penebusan oleh KPM saya tidak mau tau karena itu bukan tugas saya pak,mungkin bapak bisa menanyakan langsung sama pendamping dan jimlah KPM yang ada di desa Loa kurang lebih 1200 KPM,” terang Ipah.

Dirasa belum cukup untuk mengumpulkan informasi, Reformasi Bangsa berlanjut untuk menemui TKSK selaku pendamping. Saat ditemui di sela sela kegiatan pria yang akrab disapa Ipin membenarkan adanya pengkolektifan KKS berikut penebusan sembako sebagai pengganti uang bensin sebesar Rp 15.000/KPM.

“Padahal harga sembako yang diterima KPM tidak sampai Rp 180.000, beras 10 kg, ayam 1 kg, telur 1 kg, buah apel 5 pcs, padahal saldo KKS terisi Rp 200.000 berarti selisih Rp 20.000 untuk keuntungan agen e-Warong idealnya,” beber pengelola e-Warong yang menyebut tidak sampai Rp 10.000/paket sembako.

Munculnya dugaan bancakan margin untuk camat Rp 2000/KPM, kasi Sosbud Rp 2.000/KPM, TKSK Rp 2000/KPM, kepala desa Rp 1000/KPM, puskesos Rp 500/KPM dan pendamping PKH Rp 500/ KPM ditanggapi singkat Tika Rostika Kasi Sosbud kecamatan Paseh, Kamis (16/06/2022).

“Saya harus konfirmasi dulu ke desa desa maupun ke agen e-Warungnya,” tutipnya sambil tergesa gesa pamit meningalkan ruangan. (Herman).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *