BANTAENG, RB.Online – Keinginan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) Bantaeng untuk dilakukan perampingan OPD ditingkat pemkab Bantaeng sepertinya mendapat tanggapan positif dari Bupati Bantaeng Ilhamsyah Azikin.
Permintaan tersebut disampaikan saat membacakan pemandangan umumnya pada sidang paripurna penetapan APBD 2022 di Gedung DPRD Bantaeng yang turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD dan juga Kepala OPD belum lama ini.
Kepala Bagian Organisasi Pemkab Bantaeng Riswan Abadi mengatakan, respon positif Bupati terhadap usulan Anggota Dewan ( F-PKB-red) tersebut dibuktikan dengan adanya perintah Bupati untuk segera melakukan kajian dan menganalisis atas rencana perampingan tersebut.
“Rencana perampingan sejumlah OPD itu didasarkan adanya Usulan DPRD Bantaeng (F– PKB),” sebut Riswan saat ditemui diruang kerjanya Senin (28/11/2021).
Dijelaskan, perampingan terhadap Organisasi perangkat Daerah ini akan dilakukan, guna optimalisasi pelayanan dan efesiensi anggaran daerah, selain itu juga untuk lebih memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Bupati telah meminta untuk mengkaji regulasi yang mengatur tentang perampingan OPD guna menjadi bahan pengambilan kebijakannya,” ungkap Riswan.
Kabag Organisasi menyebutkan, usulan fraksi PKB untuk dilakukan perampingan atau penataan OPD tersebut, semata-mata bertujuan untuk efisiensi penganggaran.
“Selain itu, perampingan Ini juga akan ditempuh untuk maksimalkan kinerja dan efektifitas keuangan, termasuk menghindari kekurangab efektifitas jika OPD terlalu gemuk,” ujar Riswan.
Dia menambahkan, saat ini terdapat 28 OPD di lingkup Pemkab Bantaeng diluar Kecamatan. Ke 28 OPD ini nantinya akan dikaji dan dianalisis terkait beban kerja dan rumpun jabatan. Tentunya ini akan ditentukan melalui skoring.
Untuk diketahui, beberapa OPD disebut sebut berpotensi di merger alias digabung seperti, Dinas Perumahan dan Dinas PU. Kemudian Dinas, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kemudian ada juga Dinas Dikbud dan Dinas Perpustakaan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dispora dan Pariwisata. Dari beberapa daerah yang telah melakukan perampingan OPD mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga ratusan miliar. (Ali)
