Enam Bulan Penebangan Hutan di Humbahas Tanpa Hambatan: Kenapa APH Tutup Mata, Apakah Ada ‘Setoran’?
KAB HUMBAHAS, SUMUT, RBO -Keresahan dan kemarahan kini melanda masyarakat di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
Selama enam bulan berturut-turut, aktivitas penebangan pohon di kawasan hutan setempat terus berlangsung secara masif dan terang-terangan.
Puluhan batang kayu besar terlihat tertimbun di lokasi penebangan, namun hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan tegas maupun penindakan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH) maupun instansi yang berwenang.
Foto dokumentasi yang diterima awak media, diambil pada hari Selasa, 17 November 2026, menunjukkan dengan jelas kondisi di lokasi tersebut.
Beberapa batang kayu berukuran besar terlihat berserakan di atas tanah yang telah digarap, dengan sisa-sisa penebangan di sekelilingnya.
Lokasi ini berada di kawasan Jalan Tanpa Nama, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, dengan koordinat: Lintang 2.23065° dan Bujur 98.678389°. Keberadaan kayu-kayu besar ini menjadi bukti fisik bahwa aktivitas penebangan terus berjalan di kawasan tersebut.
Menurut keterangan yang dikumpulkan awak media dari warga sekitar, aktivitas penebangan di kawasan ini telah dimulai sejak sekitar bulan Mei 2026.
Selama lebih dari setengah tahun, warga menyaksikan sendiri bagaimana truk-truk pengangkut kayu keluar masuk kawasan hutan tersebut setiap harinya.
“Sudah enam bulan lebih kami saksikan kayu-kayu besar diambil dari hutan ini. Setiap hari ada aktivitas, dari pagi hingga sore hari. Namun anehnya, sampai hari ini belum pernah kami melihat ada petugas, polisi, atau pihak dinas terkait yang datang untuk memeriksa izin, meneliti dokumen, apalagi menghentikan aktivitas ini,” ungkap salah seorang warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi penebangan.
Warga lainnya menambahkan bahwa mereka merasa tidak tenang. Hutan yang selama ini menjadi penyangga air dan udara bersih bagi lingkungan mereka kini perlahan hilang, namun tidak ada pihak yang bertanggung jawab.
“Kami bukan menentang pembangunan, tetapi harus ada aturan yang dipatuhi. Jika memang sah dan memiliki izin lengkap, tunjukkan kepada kami. Tapi jika tidak ada izin, mengapa dibiarkan terus-menerus selama enam bulan?” tambah warga lainnya
Ketiadaan pengawasan dan penindakan selama berbulan-bulan ini memicu munculnya berbagai spekulasi di kalangan masyarakat.
Hal yang paling banyak dibicarakan warga adalah dugaan adanya keterlibatan pihak tertentu yang membuat aktivitas ini dibiarkan berjalan tanpa gangguan.
“Kami hanya rakyat kecil, tapi kami juga tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jika ini benar diizinkan, seharusnya informasinya terbuka untuk umum. Tapi jika ini melanggar hukum, mengapa aparat tidak bergerak? Apakah ada ‘uang tenang’ atau setoran yang dibayarkan kepada pihak tertentu sehingga mereka sengaja menutup mata terhadap apa yang terjadi di sini?” tanya seorang warga dengan nada prihatin.
Pertanyaan serupa juga disampaikan oleh warga lainnya yang khawatir jika hal ini terus berlanjut, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah ini akan semakin runtuh.
“Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada institusi negara. Kami ingin yakin bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka yang tidak punya koneksi.”
Sebagai bagian dari kontrol sosial, awak media Reformasi bangsa juga ikut mempertanyakan fenomena yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan ini.
Bagaimana mungkin aktivitas yang berlangsung terang-terangan, diketahui warga, dan memiliki bukti fisik yang jelas, dapat berjalan tanpa halangan selama enam bulan penuh?
“Ini bukan soal sulitnya menjangkau lokasi. Lokasinya dapat diakses, warga tahu, buktinya ada di depan mata. Jika dalam waktu enam bulan belum ada satu pun langkah hukum yang diambil, wajar jika masyarakat mulai bertanya-tanya: ada apa sebenarnya di balik penebangan ini? Apakah ada yang ditutup-tutupi?
Awak media menegaskan bahwa pertanyaan ini menegaskan bukan untuk menduga, tanpa dasar melainkan karena keanehan yang terjadi sudah terlalu lama dibiarkan.
Ada dua hal yang perlu dijelaskan secara terbuka dan tranparansi.pertama jika aktifitas penebangan ini memiliki izin resmi sesuai dengan peraturan perundang undangan maka pihak pengelola maupun instansi terkait wajib mempublikasikan dokumen perizinan agar masyarakat tidak lagi curiga.
Kedua, jika aktifitas ini dilaksanakan tanpa izin, atau melanggar ketentuan hukum maka aparat penegak hukum,wajib segera melakukan tindakan menyita barang bukti dan memproses pihak pihak yang terkait.tidak ada alasan untuk menunda hal yang sudah jelas merupakan penegakan hukum. (Rusmani simanullang)
