Diduga Terlibat Politik Uang, Panitia Amankan Rp5 Juta Sisa Pembagian dari Warga
PELALAWAN, RBO – Dugaan praktik politik uang mencuat dalam proses pemilihan di Kabupaten Pelalawan.
Seorang warga bernama Ujang diduga menerima uang sebesar Rp8 juta yang disebut-sebut berasal dari tim calon nomor urut 02.
Dari jumlah tersebut, Rp3 juta di antaranya diduga telah dibagikan kepada lima kepala keluarga (KK), masing-masing menerima Rp600 ribu.
Sementara sisa uang sebesar Rp5 juta kini telah diamankan panitia untuk kepentingan penelusuran lebih lanjut.
Dugaan tersebut terungkap dalam sebuah pertemuan yang videonya beredar.
Dalam rekaman itu, seorang panitia terlihat meminta keterangan kepada Ujang mengenai asal-usul uang yang diterimanya, termasuk jumlah uang dan pihak yang menyerahkannya.
Saat ditanya dari mana uang tersebut berasal, Ujang menyebut nama seseorang bernama Gunawan yang diduga merupakan bagian dari tim calon nomor urut 02. Uang itu, menurut pengakuannya, diserahkan melalui perantara bernama Bang Mono.
“Dari Gunawan, dari Gunawan, iya Gunawan calon kosong dua,” ujar Ujang dalam rekaman video tersebut.
Dalam percakapan itu, panitia kemudian mempertanyakan jumlah uang yang diterima Ujang. Ia pun mengakui menerima uang sebesar Rp8 juta.
“Nominal uang yang dikasihkan sama Ujang berapa? Delapan juta,” ujar panitia yang kemudian dibenarkan oleh Ujang.
Ujang selanjutnya mengungkapkan bahwa dari total uang tersebut, Rp3 juta telah dibagikan kepada lima keluarga. Masing-masing keluarga disebut menerima uang sebesar Rp600 ribu.
Lima keluarga yang disebut dalam rekaman itu masing-masing keluarga Yuda, Rianto, Mas Nanik, Mas Ipus, dan Dadang.
“Jadi satu keluarga enam ratus? Iya enam ratus,” kata Ujang saat dikonfirmasi panitia mengenai nominal yang telah dibagikan.
Sementara itu, sisa uang sebesar Rp5 juta disebut masih berada di tangan Ujang. Panitia kemudian meminta agar uang tersebut tidak digunakan dan diserahkan kepada panitia untuk diamankan sebagai barang bukti.
“Jadi begini, sampaikan yang lima juta itu tolong ditahan dulu. Yang lima juta ini diserahkan ke panitia ya. Nanti yang sudah dibagikan kepada lima orang itu juga akan dimintai keterangan,” ujar salah seorang panitia dalam rekaman tersebut.
Dalam pertemuan itu, panitia juga menyinggung dugaan adanya praktik politik uang. Bahkan, salah seorang panitia menyebut temuan tersebut sebagai indikasi praktik politik uang yang perlu ditindaklanjuti.
“Jadi ini sudah terbukti adanya main politik uang,” ucapnya dalam video.
Panitia juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pemberian sanksi maupun koordinasi dengan pihak kepolisian.
Selain itu, calon nomor urut 01 dan nomor urut 03 yang merasa dirugikan dipersilakan menempuh jalur pengaduan atau melaporkan dugaan tersebut kepada pihak berwenang.
“Kalau tindak lanjut mungkin dari calon-calon yang lain, baik itu dari calon kosong satu, kosong tiga, kalau tidak menerima berhak mengadu dan mengadukan hal ini,” kata panitia.
“Sekarang tinggal tergantung kepada calon kosong satu kosong tiga bagaimana untuk menindaklanjuti tindakan ini,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan Novel Wahyudi ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa video terkait dugaan tersebut telah beredar di tengah masyarakat, Salah satu Calon Kepala Desa di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui.
Namun, terkait kebenaran seluruh informasi dan tindak lanjut atas dugaan tersebut, ia menyatakan masih akan melihat perkembangan selanjutnya.
“Kita lihat perkembangan ke depannya,” ujarnya. Rabu(18/11/2026)
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak calon nomor urut 02 maupun Gunawan dan Bang Mono yang namanya disebut dalam rekaman video tersebut.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan memastikan duduk perkara secara utuh.
Perlu ditegaskan, dugaan praktik politik uang ini masih memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Keterangan dalam rekaman video maupun pengamanan uang oleh panitia belum dengan sendirinya menjadi bukti bahwa pihak yang disebut telah terbukti melakukan pelanggaran. (Sur)
