Dua Tersangka Sengketa Lahan di Palembang Diduga Alami Kekerasan Aparat, Kapolda Sumsel Jangan Bungkam
PALEMBANG, RBO – Penanganan kasus keributan berlatar belakang sengketa lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, kini memicu polemik serius.
Dua tersangka berinisial SI (53) dan MR (22) dilaporkan mengalami luka fisik berat setelah menjalani proses penangkapan serta pemeriksaan oleh aparat kepolisian.
Kondisi kedua tersangka tersebut langsung menyita perhatian publik dan memunculkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan aparat dalam penegakan hukum.
Sebab, setiap warga negara yang berada dalam penguasaan aparat penegak hukum wajib mendapatkan jaminan keselamatan fisik serta perlindungan hak-hak hukumnya secara penuh.
Kronologi Penangkapan dan Rincian Luka Serius
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini bermula dari konflik sengketa lahan yang berujung pada bentrokan fisik pada Minggu (8/11/2026).
Keesokan harinya, Senin (9/11/2026), petugas kepolisian menjemput dan menangkap SI serta MR di kediaman mereka masing-masing.
Namun, pihak keluarga terkejut saat mendapati kondisi fisik keduanya yang dipenuhi luka-luka serius pascapenangkapan.
Keterangan dari keluarga dan pengakuan langsung kedua tersangka inilah yang memantik dugaan adanya praktik penyiksaan selama proses penyidikan berlangsung.
Secara rinci, pihak keluarga mengungkapkan bahwa SI menderita patah tulang pada tangan kiri, cedera bahu kanan, lebam di area perut terutama ulu hati, memar pada wajah, serta luka gores di bagian kaki.
Dokter yang menangani SI bahkan menyebutkan bahwa tangan kirinya mengalami kerusakan yang cukup parah.
Sementara itu, MR dilaporkan mengalami gangguan penglihatan pada kedua mata, penurunan fungsi pendengaran pada kedua telinga, luka robek di pelipis, serta memar di bagian dada.
Bahkan, MR mengaku sempat mengalami pemukulan menggunakan bola biliar—sebuah tudingan berat yang membutuhkan pembuktian ilmiah melalui pemeriksaan medis, visum et repertum, keterangan saksi, dan bukti pendukung lainnya.
Prosedur Penangkapan Dipertanyakan Keluarga
Selain persoalan kekerasan fisik, prosedur penangkapan yang dijalankan petugas di lapangan juga menuai sorotan tajam. Istri SI menegaskan bahwa suaminya berada dalam kondisi sehat bugar saat dijemput dari rumah.
Pihak keluarga juga mempersoalkan dugaan tidak diperlihatkannya surat perintah penangkapan oleh petugas saat mendatangi kediaman mereka.
Dalam hukum acara pidana, tindakan penangkapan terikat pada syarat administratif yang ketat, termasuk kewajiban petugas menunjukkan surat tugas serta menyerahkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan sebagaimana diatur undang-undang.
Kuasa Hukum Siapkan Tiga Jalur Pertanggungjawaban
Merespons kondisi tersebut, keluarga kedua tersangka tengah mematangkan langkah hukum, mulai dari pelaporan dugaan tindak pidana penganiayaan hingga pengaduan resmi ke Divisi Propam Polri dan Propam Polda Sumatera Selatan.
Kuasa hukum istri SI, Wendi Apriyanto, S.H., menegaskan bahwa penyematan status tersangka sama sekali tidak menggugurkan hak konstitusional seseorang untuk diperlakukan secara manusiawi.
“Status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang atas perlindungan diri, integritas fisik, dan kepastian hukum. Tidak ada satu pun status hukum yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyiksaan, intimidasi, ataupun tindakan yang merendahkan martabat manusia,” tegas Wendi, Minggu (15/11/2026).
Wendi mendesak agar tiga jalur pertanggungjawaban dijalankan secara beriringan apabila terbukti ada unsur pelanggaran, yakni proses peradilan pidana, pemeriksaan Propam, serta sidang Komisi Kode Etik Polri.
Ia mengingatkan agar mekanisme disiplin internal tidak dijadikan tameng untuk mengaburkan tindak pidana umum.
“Jangan sampai perkara yang seharusnya diuji melalui proses peradilan pidana justru hanya diselesaikan melalui mekanisme internal institusi. Jika terdapat dugaan tindak pidana, maka harus ada proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Lembaga Aliansi Indonesia Desak Kapolda Tak Bersikap Pasif
Sorotan tajam juga dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Aliansi Indonesia, Suparno.
Ia mendesak Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang untuk mengambil langkah proaktif mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut tanpa harus menunggu tekanan publik membesar.
Menurut Suparno, belum genap dua bulan sejak pelantikan Kapolri dengan semangat pembenahan institusi, komitmen mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, dan humanis harus dibuktikan secara nyata di tingkat bawah.
“Slogan Polisi Bersama Masyarakat jangan sekadar menjadi jargon, tetapi harus tercermin dalam perilaku setiap anggota di lapangan. Kewenangan aparat adalah amanah hukum, bukan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang,” ucap Suparno.
Ia juga meminta Komnas HAM turut turun mengawasi kasus ini, serta mendesak kepolisian membuka seluruh rangkaian peristiwa secara utuh—mulai dari akar sengketa lahan, kronologi bentrokan, keabsahan prosedur penangkapan, hingga proses pemeriksaan di ruang penyidikan.
“Periksa CCTV, kumpulkan keterangan saksi, dan ungkap fakta secara objektif. Jangan hanya memeriksa satu sisi, tetapi telusuri seluruh pihak yang terlibat. Polisi harus hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan. Hukum harus ditegakkan kepada masyarakat, tetapi aparat juga wajib tunduk pada hukum,” tandasnya.
Ujian Transparansi Bagi Kepolisian
Kasus dugaan kekerasan ini menjadi batu ujian bagi akuntabilitas Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang.
Publik menantikan jawaban terbuka yang didukung bukti otentik—seperti rekaman CCTV dan rekam medis—mengenai perubahan kondisi fisik SI dan MR sebelum dan sesudah berada dalam penguasaan penyidik.
Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, klarifikasi resmi serta langkah pemeriksaan yang objektif dari pimpinan kepolisian sangat dinantikan.
Jika dugaan kekerasan terbukti, penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi harga mati; sebaliknya, jika tidak terbukti, fakta tersebut juga wajib disampaikan secara terang-benderang kepada publik. (Ist)
