Bansos Beras di Bantarsari Disorot, Camat Tegaskan Bukan Proyek Panitia
TASIKMALAYA, RBO – Proses penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, mendadak menjadi sorotan publik.
Pasalnya, muncul dugaan penarikan sejumlah uang dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dalih untuk menutupi biaya kebersihan dan operasional panitia.
Persoalan ini dinilai menyentuh ranah yang lebih mendasar, yakni perlindungan hak masyarakat miskin, transparansi tata kelola bantuan sosial, serta akuntabilitas aparatur pemerintah dalam mengawal distribusi agar berjalan sesuai regulasi.
Lurah Sebut Sukarela, Camat Beri Reaksi Keras
Saat dikonfirmasi, Lurah Bantarsari, Yanuar Yoan Nugraha, membenarkan adanya pembayaran yang dilakukan oleh para KPM.
Ia mengeklaim bahwa penarikan uang tersebut bersifat sukarela dan diperuntukkan bagi keperluan operasional panitia, termasuk biaya kebersihan.
Berdasarkan data yang dipaparkan Yanuar, penyaluran beras dengan skema perhitungan 2.018 dikali 3 tersebut mencakup total 6.054 karung.
Bantuan ini didistribusikan kepada warga yang tersebar di 16 RW secara bertahap, di mana pada hari peninjauan tersebut pencairan menjangkau enam wilayah RW.
Kendati pihak kelurahan menyebutnya sukarela, dalih tersebut memantik deretan pertanyaan terbuka dari publik.
Mulai dari siapa pihak yang pertama kali menggagas pengumpulan uang, apakah ada penetapan nominal tertentu, siapa pengelola dan pemegang dana, hingga ada atau tidaknya pembukuan pertanggungjawaban yang transparan.
Pertanyaan krusial lainnya adalah kepastian apakah KPM benar-benar bebas dari rasa khawatir hak bantuannya terganggu jika memilih tidak membayar.
Menanggapi polemik ini, Camat Bungursari, Sodik Sunandi, langsung melontarkan pernyataan tegas dan menyatakan rasa penyesalannya.
“Kalau memang betul seperti itu, saya menyesalkan. Apa pun dalihnya, bansos itu hak penerima, bukan proyek panitia,” tegas Sodik.
Ia mengingatkan bahwa bantuan sosial merupakan murni anggaran negara bagi warga rentan yang harus diterima secara utuh tanpa ada potongan apa pun—baik untuk administrasi, biaya angkut, konsumsi panitia, maupun pungutan berkedok sumbangan sukarela di lokasi pembagian.
Kajian Regulasi dan Desakan Pengawasan
Batasan antara sumbangan mendarat bebas dan pungutan terselubung menjadi sorotan penting dalam kasus ini.
Dalam tata kelola yang benar, istilah sukarela gugur apabila di dalamnya terdapat unsur paksaan, standar tarif terselubung, atau rasa ketergantungan hak penerima.
Distribusi masif sebanyak 6.054 karung beras ini semestinya diiringi pengawasan ketat agar tidak membebani masyarakat penerima manfaat. Sejumlah instrumen hukum yang relevan disorot dalam menelaah kasus ini, di antaranya:
– Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
– Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bansos.
– Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khususnya Pasal 12 huruf e jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan pemerasan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, apabila dalam penelusuran lebih lanjut terbukti adanya unsur penyalahgunaan wewenang dan paksaan oleh penyelenggara negara.
Kendati demikian, penerapan sanksi tentu memerlukan investigasi mendalam untuk melihat mekanisme riil di lapangan.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah kelurahan, pihak kecamatan, serta dinas sosial dan instansi pengawas terkait untuk menguji kebenaran mekanisme di lapangan serta membuka transparansi seluas-luasnya kepada publik.
Redaksi Reformasi Bangsa senantiasa membuka ruang hak jawab serta koreksi bagi seluruh pihak yang ingin memberikan klarifikasi lanjutan terkait pemberitaan ini. (Ist)
