Baru Tiga Hari Deklarasi, Musik Remix Kembali Bergema di Tulung Selapan
0
0
Hernis Pertanyakan Pengawasan Polisi dan Respons Kapolres OKI, Padahal Pengusaha OT dan Ulama Sudah Dukung Larangan
OGAN KOMERING ILIR, RBO – Komitmen pemberantasan narkoba melalui kebijakan larangan pemutaran musik remix dan DJ di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai mendapat sorotan.
Pasalnya, baru tiga hari setelah deklarasi larangan digelar di Mapolres OKI, musik remix diduga kembali bergema dalam pesta orgen tunggal Delta di Desa Simpang Tiga Sakti, Kecamatan Tulung Selapan, Rabu malam (11/11/2026).
Kondisi tersebut menuai perhatian Ketua Umum LSM Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK), Hernis. Ia menyayangkan masih adanya dugaan pemutaran musik remix setelah kebijakan tersebut disosialisasikan dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Hernis juga mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat kepolisian, terlebih dirinya mengaku telah lebih dahulu menyampaikan laporan kepada Kapolda Sumatera Selatan agar kegiatan orgen tunggal tersebut mendapat pemantauan.
Menurut Hernis, dua hari sebelum kegiatan berlangsung, pihaknya telah berupaya berkoordinasi dengan Kapolda Sumsel melalui pesan WhatsApp. Saat itu, Kapolda disebut memberikan jawaban singkat bahwa informasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti.
“Namun, sangat disayangkan, pada malam pelaksanaan orgen tunggal dengan memutar musik remix tetap berlangsung tanpa hambatan. Informasi yang kami terima, kegiatan tersebut baru bubar setelah mendekati waktu Subuh,” ungkap Hernis.
Ia menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di Kabupaten OKI. Namun, dukungan masyarakat tersebut harus dibarengi pengawasan dan tindakan nyata di lapangan.
“Saya sangat mendukung pihak kepolisian untuk membasmi peredaran narkoba, termasuk kebijakan larangan musik remix. Namun, fakta di lapangan masih menunjukkan adanya orgen tunggal yang memutar musik remix pada malam hari,” tegasnya.
Sebelumnya, kebijakan larangan musik remix dan DJ mendapat dukungan dari pengusaha orgen tunggal, pelaku orkes, serta kalangan ulama OKI dalam Diskusi dan Deklarasi Larangan Musik Remix dan DJ di Mapolres OKI, Senin (9/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres OKI AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan bahwa kebijakan itu bukan larangan terhadap usaha orgen tunggal, melainkan pembatasan jenis musik yang dinilai berpotensi membuka ruang penyalahgunaan narkoba.
“Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami larang adalah lagunya. Silakan diganti dengan lagu-lagu lain yang sesuai,” tegas Kapolres.
Dukungan juga disampaikan Rindi, salah satu pengusaha orgen tunggal di Kayuagung. Menurutnya, usaha hiburan tetap dapat berjalan tanpa harus memutar musik remix maupun DJ.
Senada, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H. Muazni, menilai kegiatan hiburan harus tetap memperhatikan norma agama, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Ia berharap hiburan tidak menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.
Selain mempertanyakan pengawasan terhadap aktivitas hiburan malam, Hernis juga menyoroti pembagian 17 nomor telepon Kapolres jajaran se-Sumatera Selatan yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat sebagai sarana komunikasi dan pengaduan.
Ia mengaku telah mencoba menghubungi nomor yang disebut sebagai nomor Kapolres OKI, tetapi hingga kini belum mendapatkan balasan.
“Kami masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten OKI, tentu bangga bisa menyimpan nomor telepon Kapolres. Tetapi, sangat disayangkan apabila ketika dihubungi tidak ada respons. Jangan sampai nomor pengaduan hanya menjadi formalitas tanpa memberikan ruang komunikasi yang efektif bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hernis, keterbukaan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat harus dibarengi respons serta tindak lanjut terhadap setiap informasi maupun pengaduan yang disampaikan.
Ia berharap Kapolda Sumsel dan Kapolres OKI mengevaluasi efektivitas pengawasan kegiatan hiburan malam serta meningkatkan pelayanan komunikasi dan pengaduan masyarakat.
Meski menyampaikan kritik, Hernis menegaskan tetap mendukung upaya pembenahan di tubuh Polri agar semakin terbuka dan dekat dengan masyarakat.
“Kami bangga dengan adanya pembenahan di tubuh Polri, terlebih dengan slogan Polri Bersama Masyarakat. Harapan kami, slogan tersebut benar-benar diwujudkan melalui pelayanan yang responsif, komunikasi yang terbuka, serta kehadiran polisi di tengah masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kapolres OKI AKBP Agung Adhitya Prananta, S.H., S.I.K., M.H., CPHR., belum memberikan keterangan terkait dugaan pemutaran musik remix dalam kegiatan orgen tunggal Delta maupun kritik Hernis mengenai respons nomor komunikasi pengaduan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai tindak lanjut laporan tersebut. (Nov)
