Dua Tahun Viman-Diky Disorot, Fraksi PKB Sentil Disparitas Pendidikan Hingga Program Tasik Pelak

17 Oktober 202621 Oktober 2026 redi setiawan 0 Komentar

Read Time:1 Minute, 54 Second

TASIKMALAYA, RBO — Peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya menjadi momentum krusial untuk menguji efektivitas dua tahun kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Candra.

Capaian pembangunan dinilai tidak boleh sebatas deretan angka di atas kertas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), melainkan harus tercermin dari dampak nyata bagi warga.

Sorotan kritis tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Tasikmalaya di Gedung DPRD, Sabtu (17/10/2026).

Asep menumpahkan perhatiannya pada sejumlah target RPJMD yang dinilai belum sejalan dengan fakta di lapangan, seperti masalah disparitas kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah. Selain itu, ia mempertanyakan efektivitas program pencetakan SDM unggul bertajuk Tasik Pelak.

“Kalau di atas kertas mungkin ada, tetapi saya belum melihat indikasinya secara nyata di lapangan. Disparitas pendidikan yang masih terlihat berpotensi memunculkan persoalan baru dalam pelaksanaan kebijakan,” lugas Asep.

Pentingnya Komunikasi dan Deteksi Dini Persoalan

Tak sekadar mengoreksi program, Legislator PKB ini menggarisbawahi krusialnya pola komunikasi dan koordinasi pemerintah dengan para stakeholder—mulai dari akademisi, kelompok mahasiswa, hingga pelaku usaha. Menurutnya, respons yang lambat dalam meredam gejolak sosial berisiko memperlebar konflik.

Asep mencontohkan gelombang aspirasi kelompok mahasiswa Cipayung menjelang hari jadi kota, hingga persoalan izin serta tata kelola kawasan Dadaha yang kerap berujung audiensi di Gedung DPRD. Hal tersebut dinilai sebagai indikasi belum optimalnya mekanisme deteksi dini dan koordinasi dari jajaran Pemkot Tasikmalaya.

“Persoalan yang muncul di masyarakat sebenarnya bisa diantisipasi apabila langkah-langkah preventif dilakukan. Saya yakin kalau Pak Viman cepat tanggap terhadap permasalahan, tentu persoalan tidak akan berlarut-larut,” tegasnya.

Absennya Gubernur Jabar Tak Halangi Keabsahan Paripurna

Di sisi lain, merespons isu ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dalam agenda puncak paripurna tersebut, Asep menilai hal itu tak perlu diperdebatkan secara berlebihan selama aturan formal rapat telah terpenuhi secara legalitas.

“Yang saya tahu KDM ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Yang paling penting adalah apakah kehadiran itu berimplikasi positif terhadap pembangunan atau tidak. Selama ini, di tingkat provinsi cenderung berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Asep memungkas, peringatan seperempat abad Kota Tasikmalaya harus dijadikan ajang refleksi mendalam bagi jajaran Pemkot Tasikmalaya. Keberhasilan rezim kepemimpinan tidak diukur dari megahnya perayaan seremonial, melainkan dari keberanian mengevaluasi janji, merespons keluhan publik, dan menghadirkan perubahan nyata di tengah masyarakat. (Yoga)