BPK RI Periksa Pengelolaan Bantuan Pendidikan di Labusel, Bupati Fery Minta OPD Kooperatif
0
0
Labusel, RBO – Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kinerja yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kamis, 3 September 2026.
Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kamis, 3 September 2026.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam operasional pengelolaan satuan pendidikan bantuan untuk mendukung pemenuhan layanan pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan mencakup pelaksanaan tahun 2025 hingga Semester I 2026.
Kegiatan berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Labusel. Pertemuan ini menjadi awal dari proses pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan pelaksanaan berbagai dukungan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fery Sahputra Simatupang mengatakan pendidikan merupakan fondasi utama untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.
Menurut dia, pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berupaya memastikan layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Fery menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyalurkan sejumlah bentuk dukungan untuk menunjang operasional satuan pendidikan.
Dukungan tersebut antara lain melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, rehabilitasi sarana dan prasarana, serta bantuan operasional lainnya.
Menurut Fery, berbagai program tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan sekaligus memastikan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Besarnya anggaran yang dikelola harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi menjadi kunci agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran,” katanya. (P. Sinaga)
