Kepala Sekolah Jarang Hadir, Fasilitas Terabaikan: Dua Wajah Kelam Menghantui SMKN Pakkat
0
0
Humbang Hasundutan, RBO – Semboyan “Tiada Hari Tanpa Belajar” yang tertulis gagah dan berwibawa di gerbang utama SMK Negeri 2 Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, kini seolah perlahan memudar maknanya.
Di balik tulisan yang seharusnya menjadi semangat perjuangan pendidikan itu, tersembunyi realitas yang begitu memilukan dan mengundang tanya besar dari seluruh lapisan masyarakat.
Dua masalah besar tampak saling berkaitan erat: lemahnya kedisiplinan dan kehadiran pimpinan sekolah, serta terabaikannya fasilitas dasar yang seharusnya menunjang kenyamanan belajar, padahal anggaran operasional yang diterima sekolah terbilang sangat besar setiap tahunnya.
Berdasarkan pantauan langsung awak media di lokasi serta keterangan mendalam yang disampaikan oleh sejumlah siswa dan guru yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, Kepala Sekolah SMKN 2 Pakkat yang dijabat oleh Togar Siringoringo diketahui sangat jarang hadir di tempat tugasnya.
Rata-rata beliau hanya datang ke lingkungan sekolah sekadar satu hingga dua kali dalam seminggu saja, bahkan sering kali tidak memberikan kabar atau pemberitahuan resmi kepada wakil kepala sekolah maupun guru lainnya.
Kehadiran yang tidak menentu dan jauh dari standar kedisiplinan ini berdampak langsung pada kelancaran seluruh operasional sekolah.
Segala keputusan yang memerlukan persetujuan pimpinan, mulai dari urusan administrasi penting, perizinan kegiatan siswa, penanganan masalah kedisiplinan, hingga penyelesaian keluhan warga sekolah, sering kali tertunda berhari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa kejelasan.
“Kami kadang harus bolak-balik ke ruang kepala sekolah berkali-kali, tapi sering kali ruangan itu kosong melompong. Kalau ada urusan yang mendesak dan harus segera ditandatangani, kami benar-benar tidak tahu harus melapor kepada siapa,” keluh seorang siswa kelas akhir dengan nada kecewa. Sementara itu, tenaga pengajar juga mengakui kesulitan yang sangat terasa dalam berkoordinasi. “Tanpa arahan yang jelas, tanpa bimbingan dan kehadiran pimpinan, kami kesulitan menyusun serta melaksanakan berbagai program peningkatan kualitas pembelajaran yang sudah direncanakan,” ujar salah satu guru dari total 32 tenaga pendidik yang mengabdi di sekolah berakreditasi B ini.
Kondisi semakin mengkhawatirkan ketika awak media meninjau langsung ke sejumlah titik fasilitas sekolah, terutama fasilitas sanitasi yang menjadi kebutuhan paling dasar.
Toilet yang seharusnya menjadi sarana penunjang kebersihan dan kesehatan justru tampak sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak. Dinding-dindingnya kusam, berlumut tebal, dan penuh noda kotoran yang sudah lama tidak dibersihkan.
Lantai licin dan berlumpur, lubang pembuangan terlihat tersumbat dan tidak terawat, berbau menyengat hingga tercium dari jarak cukup jauh, dan sering kali tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai.
Kondisi ini tentu sangat berisiko tinggi menjadi sarang berbagai penyakit menular seperti diare, infeksi kulit, hingga gangguan pernapasan, sekaligus menurunkan semangat dan kenyamanan belajar siswa yang berjumlah 164 orang itu.
Banyak siswa yang akhirnya memilih menahan keinginan menggunakan fasilitas sekolah dan lebih memilih pulang lebih awal ke rumah demi alasan kebersihan dan kesehatan diri sendiri.
Ironisnya, kelalaian besar ini terjadi di saat sekolah menerima anggaran yang sangat besar dari pemerintah. Berdasarkan data resmi yang diperoleh awak media, SMKN 2 Pakkat menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 sebesar total Rp 325.220.000, yang disalurkan dalam dua tahap masing-masing senilai Rp 162.610.000.
Tahap I dicairkan pada tanggal 22 Januari 2025 dengan rincian penggunaan antara lain: Penerimaan Peserta Didik Baru Rp 3.048.600; Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Rp 19.126.500; Administrasi Kegiatan Sekolah Rp 11.865.400; Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Rp 8.200.000; Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran Rp 17.500.000; Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri Rp 36.319.500; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Rp 3.850.000; serta Pembayaran Honor sebesar Rp 59.400.000.
Sedangkan Tahap II yang dicairkan pada tanggal 08 Agustus 2025 dialokasikan untuk: Pengembangan Perpustakaan Rp 56.892.500; Pemeliharaan Sarana Prasarana yang mencapai angka fantastis Rp 40.125.200; Kegiatan Asesmen Pembelajaran Rp 14.155.500; Administrasi Kegiatan Sekolah Rp 15.950.800; Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan Rp 5.936.000; serta Pembayaran Honor sebesar Rp 28.350.000.
Masyarakat kini semakin berhak bertanya-tanya dengan penuh keraguan: jika dana yang dialokasikan khusus untuk pemeliharaan sarana dan prasarana serta operasional sekolah begitu besar, mengapa fasilitas paling dasar seperti toilet justru rusak parah dan tidak pernah tersentuh perbaikan yang layak?
Ke mana sesungguhnya anggaran tersebut disalurkan dan digunakan, jika pimpinan yang bertanggung jawab mengawasi penggunaan dana pun jarang hadir di tempat tugas?
Kekhawatiran mendalam ini tidak hanya dirasakan oleh warga sekolah semata, melainkan telah meluas hingga ke kalangan orang tua siswa dan masyarakat luas di sekitar wilayah Pakkat.
“Kami menyekolahkan anak-anak di sini dengan harapan besar mereka mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Bukan justru terancam sakit karena fasilitas yang tidak terurus, serta kurangnya bimbingan dan keteladanan dari pimpinan sekolah,” ungkap salah satu orang tua wali murid dengan nada kecewa yang mendalam.
Masyarakat luas secara bersama-sama meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, Inspektorat Daerah, serta pihak berwenang terkait untuk segera menurunkan tim peninjau yang independen guna mengusut tuntas permasalahan ini.
Selain itu, diharapkan segera dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas sekolah sekaligus memberikan teguran tegas dan pembinaan menyeluruh terkait kedisiplinan terhadap pimpinan sekolah yang bersangkutan. Masyarakat juga menuntut transparansi penuh mengenai penggunaan anggaran yang telah diterima sekolah.
Hingga berita ini diturunkan ke meja redaksi, belum ada tanggapan resmi maupun penjelasan yang masuk akal dari pihak sekolah maupun instansi terkait menanggapi berbagai keluhan yang berkembang luas di tengah masyarakat.
Masyarakat berharap semboyan yang tertulis megah di gerbang sekolah bukan sekadar hiasan dinding semata, melainkan benar-benar menjadi pedoman nyata dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tertib, dan layak bagi seluruh anak bangsa di wilayah Pakkat khususnya, serta Kabupaten Humbang Hasundutan pada umumnya. (Rusmani Simanullang)
