Pemdes Tegalmanggung dan Dinsos Disorot: Dua Penyandang Disabilitas Hidup di Rumah Nyaris Roboh
0
0
Sumedang, RBO – Penanganan warga rentan kembali mencuat di Kabupaten Sumedang. Dua penyandang disabilitas, Nia (36) dan adik laki-lakinya (34), warga RT 04/RW 06 Desa Tegalmanggung, Kecamatan Cimanggung, diduga terabaikan tanpa penanganan serius dari pemerintah desa maupun dinas terkait.
Awak media yang turun langsung ke lokasi menemukan kondisi yang tidak sekadar memprihatinkan, tetapi sudah masuk kategori darurat kemanusiaan.
Rumah yang ditempati keduanya nyaris roboh. Atap bocor, dinding bilik lapuk dan berlubang, kamar tidak lagi layak pakai, serta dapur yang telah ambruk dan hanya ditutup triplek seadanya—bahkan sebelumnya sempat dimasuki ular. Kondisi ini jelas mengancam keselamatan jiwa.
Namun ironisnya, di tengah kondisi ekstrem tersebut, belum terlihat adanya langkah konkret dari Pemerintah Desa Tegalmanggung maupun instansi terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
Padahal, secara regulasi, penyandang disabilitas merupakan kelompok prioritas yang wajib mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari negara.
Untuk bertahan hidup, Nia dan adiknya kalan, hanya mengandalkan pekerjaan serabutan dengan penghasilan tidak menentu, berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari—bahkan seringkali tanpa pemasukan sama sekali.
Sementara itu, bantuan sosial seperti BPNT yang seharusnya menjadi penopang utama justru diduga tidak tersalurkan secara transparan dan tepat sasaran. Informasi pencairan tidak diterima langsung oleh penerima, bahkan pengambilan bantuan disebut dilakukan oleh pihak lain.
Hal ini menimbulkan dugaan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan penyaluran bantuan oleh instansi terkait, termasuk Dinas Sosial dan aparat desa.
Lebih jauh, warga mengungkapkan bahwa pengajuan bantuan rumah layak huni telah beberapa kali dilakukan, namun tidak pernah mendapat respons. Ironisnya, di waktu yang sama, rumah warga lain yang dinilai masih layak justru mendapatkan bantuan pembangunan.
Ini yang kami pertanyakan. Kenapa yang jelas-jelas tidak layak malah tidak disentuh? Ada apa dengan pendataan dan verifikasi di lapangan?” ujar warga dengan nada kecewa.
Sorotan tajam juga mengarah kepada Kepala Desa Tegalmanggung, Cecep, yang disebut warga belum pernah turun langsung melihat kondisi Nia dan adiknya.
Ketidakhadiran pemerintah desa dalam kondisi seperti ini dinilai sebagai bentuk pembiaran yang tidak bisa dianggap sepele.
Di sisi lain, aspek dasar kehidupan seperti akses kamar mandi pun tidak dimiliki. Keduanya harus menumpang ke rumah warga lain untuk kebutuhan tersebut. Listrik pun bergantung pada belas kasihan tetangga.
Situasi semakin kompleks dengan kondisi psikologis sang adik yang disebut kerap tidak stabil, tanpa adanya pendampingan dari pihak berwenang.
Lebih mengkhawatirkan lagi, bantuan BPNT untuk periode Desember dilaporkan belum diterima hingga saat ini, memperbesar risiko kerawanan pangan bagi keduanya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: di mana peran negara ketika warganya hidup dalam situasi yang jelas-jelas tidak layak?
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas mengamanatkan bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan akses terhadap kehidupan yang layak bagi penyandang disabilitas.
Namun fakta di Desa Tegalmanggung seolah menunjukkan bahwa amanat tersebut belum sepenuhnya dijalankan.
Awak media mendesak Pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya Dinas Sosial, Inspektorat Daerah, serta Pemerintah Kecamatan Cimanggung untuk segera turun tangan melakukan verifikasi lapangan, evaluasi menyeluruh, dan tindakan nyata.
Jika ditemukan adanya kelalaian, pembiaran, atau bahkan penyimpangan dalam penyaluran bantuan, maka tidak menutup kemungkinan hal ini berujung pada sanksi administratif hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini bukan sekadar kisah kemiskinan, tetapi cermin dari hadir atau tidaknya negara di tengah warganya yang paling membutuhkan. (Rio)
