Evaluasi! Anggaran Dana APBN Masuk di Kab Gowa Dinilai “Mubadzir”
0
0
Gowa, RBO – Pembangunan irigasi yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk kesejahteraan Kelompok Tani di Dusun Jipang Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menuai sorotan masyarakat setempat.
Pasalnya, proyek Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BBWS Pompengan Jeneberang satuan kerja O&P SDA Pompengan Jeneberang Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Bissua (P3-TGAI) tahun anggaran Tahun 2022 itu, dianggap tidak berfungsi optimal dan belum dirasakan manfaatnya bagi 4 kelompok tani di Dusun Jipang Desa Jipang.
Keempat kelompok tani tersebut masing-masing, Kelompok Tani Kale Jipang, Kelompok Tani Baluburu, Kelompok Tani Biring Je’ne, dan Kelompok Tani Masaleh.
Hasil penelusuran dan keterangan warga menyebutkan, tidak berfungsinya secara optimal ke – 4 proyek irigasi yang mulai dikerjakan sejak tahun 2020 hingga 2024 tersebut, diduga keras adanya oknum yang memanfaatkan Ketua Kelompok tani untuk meraup keuntungan yang lebih besar.
“Tidak pernah saya lihat proyek irigasi yang di bawah pengawasan P3A yang `dikerjakan secara swakelola oleh Kepala Desa Jipang, Arifuddin Pallo, punya nilai manfaat bagi kelompok tani.
Terlebih proyek pada titik kordinat S 5407340 .E 119425587 Desa Jipang, lanjutnya, tidak terpasang papan proyeknya, sehinga tidak diketahui jumlah anggaran dan volume pekerjaannya.
Begitu juga pada proyek pengembangan Irigasi Bampen Pusat Ditjen PSP tahun anggaran 2020 perpompaan melalui dana APBN, juga di kucurkan kepada kelompok Tani Biring Je,ne Desa Jipang Kec Bontonompo Selatan Kab Gowa, dinilai bermasalah apalagi mesin pompa airnya dicuri orang.
Ditambahkan, untuk proyek perpompaan PSP yang dikerjakan Ketua kelompok tani Masale, Desa Jipang, melalui Kementerian Pertanian RI, juga bermasalah. Kecuali kelompok tani Masale dikerjakan oleh Ketua kelompok taninya, karena dianggap bermodal
Namun irigasi tsb tidak bermanfaat,
”Kami berharap aparat penegak hukum mendengar keluhan para petani , ini soal kesejahteraan rakyat yang dirampas oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tegasnya. (Syarif krg sitaba)
