Jalan Hancur, Anggaran Misterius: Apa yang Sebenarnya Terjadi di OKI?
0
0
OKI, RBO — Dalam kurun dua bulan terakhir, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tercatat sembilan kali mengunjungi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Frekuensi kunjungan setingkat gubernur dalam waktu sesingkat itu dinilai tidak lazim dalam pola pemerintahan daerah.
Dalam agenda Safari Ramadan di Kayuagung, Herman Deru secara terbuka menyebut adanya “warisan infrastruktur” yang harus segera dibenahi oleh pemerintahan di bawah Muchendi Mahzareki.
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya persoalan struktural pada sektor infrastruktur dasar yang belum terselesaikan dalam waktu lama.
Namun, intensitas kunjungan tersebut menuai kritik dari Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD OKI, Aliaman SH.
Ia menilai pemerintah provinsi seharusnya tidak hanya menampilkan simbol kepedulian melalui kunjungan berulang, tetapi juga membuka data secara transparan kepada publik.
“Kunjungan gubernur memang patut diapresiasi, tetapi masyarakat juga berhak mengetahui kondisi riil infrastruktur yang dimaksud. Berapa kilometer jalan yang rusak, berapa anggaran yang digelontorkan, dan kapan target penyelesaiannya. Jangan hanya berhenti pada seremoni,” tegas Aliaman, Minggu (22/2).
Menurutnya, istilah “warisan infrastruktur” perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menjadi narasi politis yang kabur.
“Warisan dari periode mana, proyek apa saja yang bermasalah, dan apakah sudah ada audit yang menjelaskan penyebab kerusakan. Ini penting supaya publik tidak disuguhi wacana tanpa akuntabilitas,” ujarnya.
Kabupaten OKI dikenal sebagai wilayah terluas di Sumatera Selatan dengan karakter geografis darat dan perairan. Kondisi ini membuat akses jalan antarkecamatan menjadi urat nadi distribusi logistik pertanian, pelayanan kesehatan, serta pendidikan.
Aliaman juga mengingatkan risiko pola pembangunan tambal sulam yang selama ini kerap terjadi.
“Kalau perbaikannya hanya parsial tanpa audit teknis yang menyeluruh, jalan akan cepat rusak lagi. Ini bukan sekadar soal bangun fisik, tapi soal tata kelola anggaran dan pengawasan,” katanya.
Ia mendesak agar program percepatan infrastruktur di OKI disertai dengan laporan progres yang bisa diakses publik.
“Harus jelas kontraktornya siapa, berapa serapan anggaran, dan bagaimana hasil uji kualitas konstruksinya. Kalau tidak, sembilan kali kunjungan bisa saja dikenang sebagai simbol beratnya persoalan lama yang tak pernah benar-benar selesai,” tambahnya.
Hingga kini, pemerintah provinsi belum mempublikasikan secara rinci data total panjang jalan rusak, nilai anggaran khusus yang dialokasikan, maupun tenggat waktu penyelesaian proyek infrastruktur di OKI.
Publik pun menanti bukan hanya intensitas kunjungan pejabat, melainkan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir OKI. (Nov)
