Proyek Toilet dan Sumur Bor Dinas Pendidikan PALI 2025 Diduga Mark-Up Ratusan Juta Rupiah
0
0
PALI, RBO – Pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas sanitasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan publik.
Pasalnya, dua paket proyek pembangunan toilet dan sumur bor di sekolah dasar diduga kuat mengalami penggelembungan anggaran (mark-up) hingga ratusan juta rupiah.
Berdasarkan data papan informasi kegiatan di lokasi proyek, terdapat dua paket pekerjaan yang menjadi perhatian masyarakat.
Pertama, proyek pembangunan toilet dan sumur bor di SDN 30 Talang Ubi dengan nilai kontrak sebesar Rp144.655.000, dikerjakan oleh CV Wede Pama Serasi dengan masa pelaksanaan 45 hari kalender dan berakhir pada 26 Desember 2025.
Kedua, proyek pembangunan toilet di SDN 8 Tanah Abang dengan nilai kontrak Rp99.659.000, dikerjakan oleh CV Sukses Bersama, dengan masa pelaksanaan hingga 28 Desember 2025. Kedua proyek tersebut bersumber dari APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2025.
Dugaan mark-up anggaran mencuat setelah dilakukan analisis perbandingan antara nilai kontrak dengan perkiraan biaya riil di lapangan.
Berdasarkan perhitungan teknis sederhana terhadap kebutuhan material dan upah, total biaya pembangunan satu unit toilet beserta sumur bor diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkan nilai kontrak.
Adapun rincian estimasi biaya meliputi Rangka dan atap (seng, taso, reng, paku dan baut): ± Rp3.720.000, Fasilitas air/sumur bor (pipa paralon 4 inci, mesin pompa, dan tandon air): ± Rp10.500.000, Material bangunan (bata, pasir, semen, besi behel, keramik, kloset): ± Rp4.585.000, Upah tukang: ± Rp5.500.000, Sehingga total perkiraan biaya riil pembangunan hanya sekitar Rp24.305.000 per unit.
Jika dibandingkan dengan nilai kontrak yang mencapai Rp144 juta dan Rp99 juta, selisih anggaran tersebut dinilai sangat signifikan dan tidak wajar.
Kekhawatiran Masyarakat
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku resah terhadap pengelolaan dana publik di Kabupaten PALI. Ia menduga adanya praktik oknum yang mengambil keuntungan pribadi dari proyek infrastruktur sekolah tersebut.
“Kami melihat perbedaan yang sangat mencolok antara anggaran di papan proyek dengan fisik bangunan yang dihasilkan. Ini uang negara dari pajak rakyat, seharusnya digunakan secara efisien untuk kepentingan pendidikan,” ujarnya kepada awak media RB.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten PALI maupun kontraktor pelaksana CV Wede Pama Serasi dan CV Sukses Bersama belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan selisih anggaran tersebut.
Masyarakat berharap inspektorat daerah dan aparat penegak hukum segera melakukan audit menyeluruh guna memastikan tidak terjadi kerugian keuangan daerah serta mencegah praktik penyimpangan anggaran di sektor pendidikan. (Sup/Awen)
