Terkait OTT Gubernur Riau, Gerakan Masyarakat Pelalawan Peduli Keadilan Menggelar Aksi Mimbar Bebas
0
0
PELALAWAN, RBO – Sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pelalawan Peduli Keadilan menggelar aksi mimbar bebas di Pelalawan, Kamis(14/11/2025) di depan Gedung perpustakaan.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keprihatinan dan mempertanyakan proses hukum yang menjerat Gubernur Riau usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinator Umum Gerakan Masyarakat Pelalawan Peduli Keadilan Wewen, dalam orasinya menyatakan bahwa mereka menilai penangkapan tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Massa meminta KPK agar bekerja secara profesional dan tidak digunakan sebagai alat politik.
“Kami menuntut agar KPK menegakkan hukum secara objektif dan transparan. Jangan sampai ada kesan kriminalisasi terhadap upaya pembangunan di Riau,” ujar salah satu orator aksi di tengah kerumunan massa.
Mereka juga menyampaikan bahwa Gubernur Riau selama ini dinilai aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat daerah dan berkomitmen terhadap pembangunan. Karena itu, para peserta berharap proses hukum dapat dijalankan secara terbuka dan berkeadilan.
“Kami tidak menolak penegakan hukum, tetapi kami ingin semuanya dilakukan sesuai fakta dan aturan. Jika beliau bersalah, tentu harus diproses. Namun bila tidak, jangan sampai ada upaya pembunuhan karakter,” tambahnya.
Massa aksi juga mengimbau masyarakat Riau agar tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang belum tentu benar. Mereka meminta semua pihak untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
“Kita harus mencari informasi yang benar dan tidak mudah diadu domba. Mari hormati proses hukum dan tunggu hasil penyidikan resmi dari KPK,” tegas salah satu perwakilan Gerakan Masyarakat Peduli Keadilan Pelalawan.
Aksi berlangsung dengan damai dan tertib di bawah pengawasan aparat kepolisian. Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait perkembangan kasus OTT yang melibatkan Gubernur Riau tersebut. (Sur)
