Pemkab Pelalawan Mulai Realisasikan Pembayaran Tunda Bayar TA 2023
0
0
PELALAWAN, RBO –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan mulai merealisasikan pembayaran tunda bayar (TB) tahun anggaran 2023 dengan total nilai mencapai Rp43.897.165.316,-.
Pembayaran ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menuntaskan kewajiban keuangan kepada pihak ketiga yang tertunda pembayarannya sejak tahun lalu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, Devitson Saharuddin, SH, MH, menjelaskan bahwa proses pembayaran telah dimulai pada awal pekan Oktober ini.
“Awal pekan ini, Pemkab Pelalawan mulai melakukan pembayaran untuk tunda bayar tahun 2023 senilai Rp43.897.165.316. Tentu yang sudah siap SPM-nya dibayarkan, dan sekarang sedang dalam proses pembayaran,” ungkap Devitson diruang kerjanya, Senin (20/10)
Devitson menegaskan bahwa kebijakan pembayaran tunda bayar menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Pelalawan sesuai dengan arahan pimpinan daerah.
Saat ini, fokus pemerintah adalah menuntaskan seluruh tunda bayar tahun 2023 sebelum beralih pada penyelesaian tunda bayar tahun 2024 yang nilainya lebih besar, yakni Rp131.816.035.393,-.
“Seperti arahan pimpinan bahwa tunda bayar merupakan prioritas. Saat ini kita fokus menuntaskan tunda bayar tahun 2023. Untuk tunda bayar 2024 akan menyusul, menyesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Devitson menyebut bahwa pihaknya untuk sementara menangguhkan pencairan kegiatan tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil agar anggaran daerah dapat difokuskan pada penyelesaian kewajiban tunda bayar 2023 secara penuh.
“Dalam minggu ini kita fokus membayar utang tunda bayar 2023. Seperti janji Pak Bupati sejak awal, kita prioritaskan pembayaran utang. Sementara kegiatan 2025 sebagian kita tunda dulu, sampai utang tunda bayar benar-benar tuntas,” tegasnya.
Kebijakan pembayaran bertahap ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan di bawah kepemimpinan Bupati H. Zukri untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan stabilitas fiskal daerah tetap terjaga.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan seluruh tunda bayar tahun 2023 dapat diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga pelaksanaan program pembangunan tahun 2025 bisa kembali berjalan optimal tanpa beban tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. (Sur)
