SUMEDANG, RB.Online – Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir sangat mengapresiasi sumbangan para ASN di Kabupaten Sumedang untuk disalurkan melalui Program KORPRI Peduli kepada masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Bupati yang didampingi Wakil Bupati Erwan Setiawan saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara Virtual, Selasa (10/08/2021).
“Saya mengapresiasi sumbangan dari ASN melalui Korpri untuk membantu masyarakat yang terdampak,tentu hal ini sangat membantu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Bupati Sumedang saat memimpin rapat secara Virtual terkait pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja, kegiatan tersebut merupakan sebuah penilaian dan perbandingan atas apa yang dilakukan dengan yang telah direncanakan sebelumnya untuk itulah.
“Saya berharap evaluasi ini menjadi bagian penting penilaian atas apa yang kita lakukan selama ini dan sudah sejauh mana target yang kita tetapkan dicapai dan sejauh mana pelayanan yang diberikan pada masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga meminta pimpinan SKPD menambah kecepatan untuk mengeksekusi berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
“Saya minta SKPD yang menangani program-program kegiatan strategis untuk secepatnya bisa dieksekusi dan saya ingin laporan harian secara langsung melalui whatsapp,” tuturnya.
Bupati lebih-lanjut memaparkan, salah satu tantangan pelaksanaan APBD 2021 adalah realisasi penyerapan anggaran perangkat daerah sampai bulan ke-7 masih minim yakni baru mencapai 35,65 persen.
“Dari anggaran sebesar Rp. 3,013 trilyun, baru terserap Rp. 1,073 trilyun, saat ini kita sudah memasuki Triwulan III, penyerapan anggaran minimal harus sudah mencapai 50 persen,” paparnya.
Tantangan lainnya adalah terkait realisasi pendapatan daerah yang belum optimal yakni baru mencapai 42,54 persen.
“Dari target Rp. 2,984 trilyun, baru terealisasi Rp. 1,272 trilyun. Idealnya pada Triwulan III ini sudah menembus 50 persen. Contoh untuk retribusi daerah, dari target Rp.22,8 milyar baru terealisasi Rp. 3,3 milyar atau baru 14,86 persen, salah satunya retribusi parkir berlangganan,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan arahan untuk para Kepala SKPD dan Camat agar terus meningkatkan kinerja, serta mampu berinovasi dan berkolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
“Di satu sisi SKPD harus mampu mengatasi pandemi. Di sisi lain, turut serta melakukan pemulihan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Bupati lebih lanjut mengatakan, setiap SKPD harus segera melakukan akselerasi penyerapan anggaran dan menyelesaikan kegiatan fisik dengan fokus utama untuk membidik Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing SKPD dalam bingkai pencapaian Visi Sumedang Simpati.
“SKPD penghasil pendapatan daerah agar lebih proaktif dan inovatif dalam mengakselerasi realisasi pendapatan daerah. Tidak dilakukan dengan cara-cara biasa. Karena saat ini kita sedang berpacu dengan waktu,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama Wakil Bupati Erwan Setiawan menegaskan bahwa pandemi tidak menjadi alasan terhambatnya pencapaian target,saya berharap semua Kepala SKPD memaksimalkan pekerjaan di triwulan ketiga ini.
Hal ini sebagai upaya tercapainya tujuan pembangunan dan terealisasikan secara tepat mutu dan tepat manfaat. Wabup menegaskan, batas akhir pengajuan pencairan Tahap I DAK 2021 ialah sampai akhir Agustus 2021, sementara masih banyak paket pekerjaan strategis yang belum ditenderkan di Semester II pada umumnya dinas PUPR.
“Oleh karena itu, saya minta perangkat daerah penerima DAK agar berkoordinasi secara intensif dengan Inspektorat untuk akseleratif review kegiatan DAK yang akan dicairkan Tahap I,” tuturnya.
Ia juga meminta para Kepala Perangkat Daerah tersebut agar berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait langkah-langkah akseleratif dan prventif kegiatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi.
“Saya minta semua (SKPD) aktif jemput bola’,jangan hanya menunggu. Sering koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi,” pungkasnya. (Riks).
