SPM Laporkan Dugaan Korupsi Rp3,6 Miliar di Dinkes OKI ke Kejari
0
0
Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumsel Serahkan Bukti Dugaan Penyimpangan Anggaran Berdasarkan Temuan BPK RI
OGAN KOMERING ILIR, RBO — Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM) melangkah tegas dalam upaya pemberantasan korupsi.
Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI, SPM secara resmi menyerahkan laporan lengkap terkait dugaan korupsi sebesar Rp3.699.083.250 di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Dinkes OKI).
Laporan tersebut disusun berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran (overpayment) dalam pengelolaan anggaran di Dinkes OKI.
Namun, SPM menegaskan bahwa dugaan penyimpangan ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk praktik korupsi yang sistematis.
“Temuan BPK RI hanyalah puncak gunung es. Investigasi SPM mengungkap indikasi kuat adanya praktik korupsi yang lebih besar dan terorganisir,” ujar Yovi Meitaha, Koordinator SPM, dalam konferensi pers usai penyerahan laporan.
Laporan Disertai Bukti Investigatif
SPM menyampaikan bahwa laporan tersebut bukan hanya mengandalkan hasil audit BPK, namun juga dilengkapi dengan bukti-bukti hasil investigasi lapangan.
Meski belum dipublikasikan demi menjaga integritas proses hukum, bukti itu disebut mencakup Ketidaksesuaian antara dokumen dan transaksi keuangan, Prosedur pengadaan barang/jasa yang tidak transparan, Pola pembayaran yang mencurigakan, Ketidaksesuaian realisasi belanja dengan pagu anggaran dan Kelemahan pengendalian internal instansi
Desakan Audit Investigatif
SPM mendesak Kejari OKI untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh dan independen. Mereka menekankan pentingnya transparansi agar masyarakat dapat menyaksikan langsung proses hukum yang berjalan.
“Kami menyerahkan bukti-bukti yang kami miliki kepada Kejari OKI dengan harapan agar kasus ini diusut tuntas dan tidak hanya berhenti pada temuan BPK RI,” tegas Yovi.
Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat, mekanisme penyimpangan yang terjadi, dan menghitung total kerugian negara secara riil.
Respons Publik dan Pemerintah Ditunggu
Langkah berani SPM mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama mereka yang menginginkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi keberanian SPM. Ini contoh nyata bagaimana masyarakat sipil bisa ikut serta dalam mengawasi anggaran publik,” ujar salah satu warga OKI.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Kesehatan OKI maupun Pemerintah Kabupaten OKI terkait laporan ini. Masyarakat kini menanti sikap dan langkah konkret dari Kejari OKI dalam menindaklanjuti laporan tersebut. (Nov)
