Pemerintahan Baru OKI Disorot: Antara Retorika, Defisit dan Janji Perubahan
0
0
Ogan Komering Ilir, RBO – Belum genap setahun menjabat, duet Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki dan Wakil Bupati Suprianto mulai menuai kritik tajam dari publik. Janji perubahan melalui slogan “OKI GAS: Maju, Sejahtera, dan Saatnya yang Muda Bekerja” dinilai mulai kehilangan arah.
Salah satu kebijakan kontroversial yang memicu sorotan adalah pengalihan skema pengadaan mobil dinas bupati menjadi sistem sewa jangka panjang. Pemerintah beralasan, kebijakan ini demi efisiensi anggaran. Namun, ironi muncul ketika DPRD OKI justru mengusulkan pembelian mobil dinas baru.
Inkonsistensi Antar lembaga
“Ini inkonsistensi antar lembaga. Bupati menahan belanja, tapi DPRD minta mobil baru. Di mana sinerginya?” kritik M. Salim Kosim, S.IP, Ketua Pusat Riset Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat (PRISMA), Senin (7/7/2025).
Menurut Salim, pemerintahan Muchendi–Suprianto belum menunjukkan arah pembangunan yang tegas dan menyentuh akar permasalahan.
“Efisiensi tanpa strategi itu semu. Yang dibutuhkan OKI hari ini adalah keberanian menata ulang birokrasi, bukan sekadar bermain slogan,” tegasnya.
Warisan Masalah Belum Tuntas
Kepemimpinan baru ini pun masih dibayangi warisan masalah klasik. Mulai dari defisit APBD yang terus membengkak sejak 2017, dana lelang lebak lebung (L3) tahun 2022 yang belum juga tersalurkan, hingga keluhan keterlambatan gaji perangkat desa dan pemotongan tunjangan operasional ASN.
Seorang kepala desa di Kecamatan Tulung Selapan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya.
“Ini bukan cuma soal teknis APBD, tapi menyangkut hak rakyat. Di mana keadilan fiskal untuk desa?” ucapnya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah OKI, H. Asmar Wijaya, membenarkan adanya keterlambatan penyaluran dana.
“Dana L3 tahun 2022 memang belum dibayarkan. Saat ini sedang dikoordinasikan dengan instansi terkait. Untuk gaji perangkat desa, proses pencairan sudah dimulai meski bertahap. Dari tujuh bulan tunggakan, baru tiga bulan yang cair,” jelas Asmar, Selasa (8/7).
Prioritas Pembangunan Dipertanyakan
Kritik kian tajam ketika sejumlah pejabat Pemkab OKI diketahui menghadiri festival seni di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut-sebut sedang sulit. Banyak kalangan menilai langkah tersebut tak menunjukkan kepekaan sosial.
“Efisiensi tak bisa dijalankan setengah hati. Rakyat tahu membedakan mana kebijakan simbolik, mana bentuk empati nyata,” lanjut Salim.
Sementara itu, alokasi dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD OKI untuk proyek-proyek kecil juga menuai pertanyaan. Pokir dinilai tidak menyentuh kebutuhan infrastruktur mendesak dan diduga hanya sebagai alat konsolidasi politik.
Dorongan Reformasi Birokrasi
PRISMA turut mendorong Bupati-Wabup untuk tegas melakukan reformasi birokrasi, termasuk menindak oknum ASN yang dinilai tidak loyal terhadap visi kepemimpinan baru.
“Kalau saat Pilkada kemarin ada birokrat yang tidak mendukung, sekarang saatnya menunjukkan ketegasan. ASN yang menghambat harus ditindak. Ingat, jika ada matahari kembar, maka kapal akan karam,” sindir Salim tajam.
Antara Bukti dan Retorika
Kini masyarakat OKI menunggu bukti nyata. Apakah slogan “OKI GAS” akan menjadi motor perubahan, atau hanya tinggal retorika politik?
Waktu akan menjadi hakim. Sejarah hanya mencatat mereka yang bekerja, bukan mereka yang berslogan. (Nov)
