Sumedang, RBO – Kabupaten Sumedang menjadi pilot project Program Makan Siang Bergizi Partisipatif Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar. Program makan siang bergizi ini dilatar belakangi oleh program nasional dari presiden terpilih, bahwa akan digulirkan program makanan bergizi bagi anak sekolah.
“Kabupaten Sumedang diminta untuk menjadi piloting uji coba dari dua skema. Pertama yaitu skema partisipatif dan kedua dari skema APBD,” ujar Pj. Sekda Sumedang Tuti Ruswati usai rapat persiapan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar di Aula Tampomas, Kamis (18/7/2024).
Tuti menyebutkan, untuk skema APBD memang sudah sesuai dengan regulasi. Untuk skema partisipatif adalah bagaimana masyarakat, dunia usaha dan BUMD bisa berpartisipasi dan berkontribusi sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk dunia bisnis, terutama untuk terwujudnya program makan bergizi bagi anak sekolah.
“Kami sudah menggalang dana dari beberapa BUMD, dari kebutuhan Rp 152 juta itu sudah terkumpul Rp 80 juta,” kata Tuti.
Tuti menegaskan, dana tersebut tidak dikelola oleh pemerintah daerah tetapi akan dikumpulkan kepada kelompok masyarakat.
“Kelompok masyarakatnya itu bisa ke PKK Kecamatan, koperasi dan sebagainya, ini sedang dikaji. Rekeningnya pun rekening khusus panitia program makan bergizi, dan akan dilakukan secara transparan,” katanya.
Jadi dengan begitu siapapun yang akan menyumbang atau berkontribusi akan bisa melihat bagaimana masuk dan keluar dana tersebut. “Serupiah pun akan dibuka sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dari penggunaan dana ini,” ujar Tuti.
Menurut Tuti, uji coba ini akan dilaksanakan di SDN Pamoyanan, Kecamatan Jatigede dan SDN Sirahcai, Kecamatan Jatinangor. “Rencananya akan dilaksanakan di bulan September,” katanya.
Uji coba ini akan dilakukan selama satu bulan, tergantung dari dana yang dihimpun. “Tergantung dari dana yang dihimpun, kalau dana yang dihimpun cukup untuk dua bulan, maka akan dilakukan selama dua bulan. Namun untuk APBD itu sudah pasti akan dilakukan selama satu bulan,” ujarnya.
Menu makanan yang diperuntukan bagi siswa didik ini harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. “Harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna, jadi dengan uang Rp 15 ribu per anak ini harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna,” terangnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Eka Ganjar Kurniawan mengatakan, tujuan dari uji coba ini adalah untuk menguji efektifitas dan efisiensi tata kelola pelaksanaan program.
“Selain itu untuk menguji tingkat partisipatif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaannya,” kata Eka. (Nbbn)
