BANDUNG, RBO – Carut marut pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Sontak mendapat kritikan tajam tokoh Peduli Pendidikan Jawa Barat, Asep Buhori Kurnia.
Melalui Siaran Pers LBP2, Asep B. Kurnia yang akrab dijuluki “Aa Maung”, sosok nonoman Budayawan Sunda, selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat. Merasa geram sikapi proses pelaksanaan PPDB di wilayah Jawa Barat di Tahun 2024 yang dinilainya carut marut.
Menurut Aa Maung. Plh Kadisdik Jabar, telah menjalankan proses seleksi PPDB Jabar 2024 ini dengan cara tebang pilih, dimana hanya dianulirnya status 200-an Calon Peserta Didik (CPD) yang kedapatan menggunakan Kartu Keluarga (KK) Asli tapi Palsu (Aspal) di beberapa sekolah saja.
Aa Maung pun menyebutkan, “Masa sih hanya di SMA Negeri di Bandung saja yang dianulir? Padahal kasus kecurangan yang sama merata hampir di setiap Kabupaten dan Kota di Jawa Barat ini?” ucapnya sedikit geram.
Saat tim media tanyakan nama SMA Negeri kota Bandung mana saja yang ia maksudkan. Lugas Aa Maung berkata, “SMAN 3 dan 5 Kota Bandung, lalu SMAN dan SMKN Kabupaten/ Kota lainnya di wilayah Jabar Bagaimana?” jawab Aa Maung sambil balik bertanya.
Seperti yang kita ketahui, lanjut Aa Maung, Plh Kadisdik saat ini dijabat oleh Mochamad Ade Afriandi yang juga menjabat sebagai Kasatpol PP Jawa Barat, sosok pejabat yang bukan ahli di bidang pendidikan.
“Dikarenakan Disdik Pemprov. Jawa Barat dijabat oleh Plh yang tidak mengerti dunia pendidikan. Alhasil pelaksanaan PPDB tahun 2024 di wilayah Jabar lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya” tegasnya.
Pengakuan Aa Maung, dirinya memperoleh banyak pengaduan dari masyarakat mengenai adanya manipulasi data Kemiskinan Ekstrim yang digunakan oleh CPD yang berasal dari keluarga mampu.
Ada pun pengaduan lainnya mengenai maraknya praktek “cuci rapor”, yakni upaya memanipulasi nilai-nilai rapor yang semula rendah dan menggantinya menjadi lebih tinggi bahkan mendekati sempurna, agar lolos PPDB Jabar 2024 Tahap 2 jalur prestasi rapor.
Akibatnya, kata Aa Maung, siswa yang benar-benar miskin tidak bisa diterima diganti siswa yang orang tuanya mampu berebut sekolah favorit, dan siswa yang berprestasi di sekolah asalnya, tidak bisa diterima di SMA atau SMK Negeri karena nilainya kalah dengan oknum siswa yang melakukan “cuci rapor”.
Plh Kadisdik Jabar telah menandatangani fakta integritas yang menyebut siap menjalankan PPDB dengan objektif, transparan dan berkeadilan serta siap mundur atau dicopot dari jabatan jika hal itu tidak terjadi.
“Mengingat pada kenyataannya, pelaksanaan PPDB Jabar 2024 ini tidak objektif, tidak transparan dan tidak berkeadilan.
Secara tegas Aa Maung berkata. Maka Plh Kadisdik Jabar harus bertanggungjawab atas berbagai kekisruhan dan permasalahan yang terjadi.
“Oleh karena itu, Plh Kadisdik baiknya harus mundur dari jabatannya,” pungkas Aa Maung. (Herman)
