Makassar, RBO Pemerintah Kabupaten Bantaeng bersama 24 kabupaten/ kota di Sulawesi Selata mengikuti penilaian kinerja 8 aksi konvergensin percepatan penurunan stuntng di Hotel Swiss bill panakukang makassar sabtu 30 Mei 2024.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum H. Abdul Malik Faisal,mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Selatan itu,diikuti 24 Kbupaten kota dan akqn berlangsung selama 3 hari yakni, dari jumat 30 Mei hingga 1 juni 2024
Dalam pemaparannya,Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantaeng Asruddin S.IP,M.Si menjelaskan,Kabupaten Bantaeng dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan angka stunting secara konsisten d tahun 2023 dengan persentase 15,8%.
“Angka 15,8 persen Ini menempatkan Kabupaten Bantaeng pada posisi ke 3 terendah angka stuntingnya di Sulawesi Selatan.
Menurutnya 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stuntng yang dilakukan pemkab Bantaeng,sudah sesuai tahapan mulai perencanaan sampai pada monitoring dan evaluasi (monev).
“Jadi pemaparan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting pada hari ke 2 pelaksanaan kegiatan bersama 2 kabupaten lainnya yakni, Kabupaten Wajo dan Selayar,” jelas Asruddin.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kesehatan H.Iwan Setiawan, SKM., M.Kes mengatakan,Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menurunkan angka kasus stunting yakni,melibatkan seluruh elemen,baik pemerintah maupun swasta.
Dengan keterlibatan seluruh elemen, TNI, POLRI dan pihak swasta bergerak secara bersama sama memasifkan gerakan penurunan stunting sampai ke level dusun.
“Selain itu,dengan beberapa Inovasi yang berkaitan kesehatan Ibu hamil, bayi dan balita,” terang H. Iwan.
Turut hadir dalam kegiatan ini plt. Kadis Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dr. H.Muh.Tafsir, Kepala Dinas Sosial Abdi Syam, S.IP, kepala Bidang pengembangan daya Manusia, Infrastruktur Bappeda , Fahmi Kurniawan, S.Sos. MM.
Selanjutnya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk K3 DPPKB, beberapa Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantaeng serta beberapa pejabat fungsional lingkup Bappeda dan Dinas Kesehatan. (Ali)
