TASIKMALAYA, RBO – Pemerintah Pusat berencana menghapus tenaga honorer pada tahun 2023. Kabar tersebut jadi topik hangat yang menjadi perbincangan publik.
Menyikapi itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Drs H Ivan Dicksan Hasanudin M.Si menyebut, pihaknya terus konsultasi dengan pemerintah pusat terkait rencana penghapusan honorer.
Pasalnya, banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang terbantu oleh para tenaga honorer dan sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelayanan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.
Sekda Ivan khawatir, jika tenaga honorer dihapus, berdampak dengan terganggunya pada pelayanan.
“Kita akui Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas dan menurut kami, tenaga honorer ini penting membantu program kegiatan di OPD,” kata Sekda Ivan diruang kerjanya, Jumat (01/07/2022).
Terkait kekurangan SDM, kata Sekda Ivan, Pemerintah pusat menyodorkan dua arahan, yaitu honorer mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kami terus berusaha memperjuangkan, apakah bisa honorer di OPD untuk daftar tes PPPK sesuai kebutuhan. Karena informasinya formasi PPPK yang tersedia hanya untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan,” beber Sekda Ivan.
Untuk PPPK formasi tenaga guru dibilang aman, apalagi kategori II prioritas pertama dan yang lolos passing grade tes, juga yang terdaftar dalam dapodik selama tiga tahun dan yang mempunyai sertifikat pendidik.
Pemerintah pusat juga sebut Sekda Ivan, mengarahkan sistem kerja honorer di daerah menggunakan outsourcing.
“Itu juga belum jelas, karena setahu saya penerapan sistem outsourcing hanya ada pada tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan pengemudi,” jelas Sekda Ivan.
Untuk saat ini, Sekda mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya dan Direktur RSUD dr Soekardjo untuk latihan menghadapi tes PPPK.
Kemarin juga imbuh Sekda Ivan, saat berlangsung tes PPPK, ada beberapa peserta yang gemetar, tidak percaya diri dan terlihat canggung menggunakan komputer. Sekarang ada lab komputer di Kantor BKPSDM, untuk latihan bagi calon peserta PPPK.
“Harapan saya, minimal konsultasi kami dengan pusat ada kebijakan dan solusi untuk honorer diluar tenaga guru dan kesehatan yang harus menjadi perhatian,” pungkasnya. (Yoga/Redi).
