70 Rumah Relokasi Tak Kunjung Dibayar Pemerintah, Kades Lemursawah Didesak Ratusan KK Korban Bencana
0
0
SUKABUMI, RBO – Situasi di Desa Lemursawah, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, kini memanas.
Kepala Desa Lemursawah, Olun, mengaku terus didesak oleh ratusan warga pascabencana pergerakan tanah yang terjadi pada November 2024 lalu.
Hal ini dipicu oleh belum adanya realisasi pembayaran atas pembangunan rumah relokasi yang telah dikerjakan secara mandiri oleh masyarakat.
Bencana yang terjadi pada Rabu, 4 November 2024, di wilayah Kp. Rawa Gede, Lemur Tongoh, Lemur Ponok, dan sekitarnya tersebut sebelumnya telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, sempat meninjau langsung lokasi dan menetapkan wilayah tersebut sebagai Zona Merah yang tidak layak huni.
Berdasarkan hasil klarifikasi tim teknis dari tingkat provinsi dan pusat, diputuskan bahwa sebanyak 292 Kepala Keluarga (KK) harus diungsikan dan direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, masyarakat telah memulai pembangunan rumah di lokasi baru.
Namun, permasalahan muncul ketika proses pembangunan sudah berjalan. Saat ini, sebanyak 70 unit rumah telah selesai dibangun, tetapi hingga detik ini pihak pemerintah belum melakukan pembayaran atas pembangunan tersebut.
“Masyarakat yang rumahnya sudah jadi menagih hak mereka karena belum dibayar oleh pemerintah. Sementara warga yang rumahnya belum dibangun juga terus mendesak agar pembangunan segera dilaksanakan sesuai daftar (list) dari pemerintah pusat,” ungkap Kades Olun, Jumat (21/01).
Kades Olun menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan instruksi sesuai dengan data dan daftar yang diturunkan oleh pemerintah pusat.
Kondisi di lapangan kini semakin sulit karena kades berada di posisi sulit antara tuntutan warga dan belum turunnya anggaran.
Terkait masalah ini, Pemerintah Desa Lemursawah memohon perhatian serius dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Wakil Gubernur Erwan Setiawan) dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Masyarakat berharap kunjungan para pejabat tinggi negara ke lokasi bencana pada waktu lalu bukan sekadar seremoni, melainkan membawa solusi konkret bagi nasib 292 KK yang kini terlunta-lunta di zona merah.
“Kami butuh kepastian pembayaran untuk 70 rumah yang sudah berdiri dan kejelasan pembangunan bagi warga lainnya yang masih menunggu,” pungkasnya. (A.Hidayat).
