Lagi, Pembagian Bansos Beras dan Minyak Goreng di Desa Pasirmalati Diduga Ada Manipulatif
0
0
Majalengka, RBO – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras dan minyak goreng di Desa Pasirmalati, Kecamatan Dawuan, menjadi sorotan tajam menyusul adanya dugaan praktik pemotongan tidak wajar serta pungutan liar (pungli) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Berdasarkan investigasi awak media pada Rabu (3/12/2025) di Blok Mawar, sejumlah KPM memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan jatah resmi yang seharusnya mereka terima.
Setiap KPM seharusnya menerima 2 karung (20 kg) beras dan 4 liter minyak goreng. Namun, KPM yang enggan disebutkan namanya menyatakan fakta di lapangan berbeda.
“Waktu di foto pas menerima beras dan minyak, berasnya 2 karung dan minyak gorengnya 4 liter. Tapi nyatanya kami hanya diberikan 1 karung beras dan 2 liter minyak,” ungkap salah satu KPM.
Selain dugaan pemotongan, setiap KPM juga diwajibkan membayar uang sebesar Rp 5.000 sebelum mengambil bansos. Uang tersebut, menurut pengakuan salah satu warga yang bertugas memungut, beralasan untuk “makan minum (mamin)” di kantor desa.
“Saya hanya disuruh memungut uang tersebut untuk mamin di kantor desa,” ujar warga yang bertugas memungut uang.
Saat awak media mendatangi Kantor Desa Pasirmalati untuk konfirmasi, hanya terdapat Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan. Mereka membenarkan adanya perbedaan jumlah bansos yang disalurkan.
“Itu hasil musyawarah dan ada berita acaranya,” kilah mereka, namun sayangnya tidak bersedia menunjukkan berita acara tersebut kepada awak media.
Alasan pemotongan ini, menurut mereka, adalah karena banyaknya warga yang tidak mendapatkan bansos. Mereka beralasan, “Agar supaya warga kami kondusif.”
Sementara itu, Kepala Desa Pasirmalati tidak dapat ditemui di kantor. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Desa justru menyatakan situasi sudah “kondusif” dan enggan hadir ke kantor untuk memberikan klarifikasi.
Praktik pemotongan jatah KPM dan adanya pungutan biaya “mamin” ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial di Desa Pasirmalati. (M.Yahya)
